KMK 11/MK/PK/2026

Pendahuluan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/MK/PK/2026 adalah Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah yang Telah Ditentukan Penggunaannya untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD, sebelumnya telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KM.7/2024. Penerbitan Keputusan ini didasari Menimbang pelaksanaan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 serta kebutuhan untuk menindaklanjuti pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan diformulasikan dengan mengubah Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KM.7/2024 sehingga memuat penandaan subkegiatan yang disesuaikan untuk keperluan evaluasi pemenuhan belanja wajib. Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan pada 27 Februari 2026.

Pokok Pengaturan

Perubahan Lampiran Penandaan Rincian Belanja Daerah

• Keputusan ini secara tegas mengubah Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KM.7/2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Nomor 42/KM.7/2024; Lampiran yang diubah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
• Perubahan dimaksud memuat daftar kode subkegiatan (kode dan uraian subkegiatan) yang digunakan untuk penandaan belanja daerah dari hasil penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan penggunaannya, dengan tujuan evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD.
• Dasar hukum dan rujukan perubahan tercantum dalam konsideran, termasuk Pasal 11 ayat (1) dan (2) PMK Nomor 24 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024.

Penandaan Untuk Pajak Kendaraan Bermotor

• Lampiran memuat daftar kode subkegiatan yang ditandai untuk sumber Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) antara lain kode seperti 1.03.10.1.01.0052 (Rehabilitasi Jembatan), 1.03.10.1.01.0030 (Rehabilitasi Jalan), 1.03.10.1.01.0056 (Pemeliharaan Berkala Jalan) serta subkegiatan terkait pembangunan, pelebaran, penggantian jembatan, pembangunan underpass dan flyover.
• Selain itu, untuk Opsen (opsional) Pajak Kendaraan Bermotor terdapat daftar terpisah yang mencantumkan kode-kode subkegiatan untuk tingkat pelaksanaan berbeda (mis. 1.03.10.2.01.0057 Penggantian Jembatan; 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; 2.15.02.2.03.0007 Revitalisasi Terminal Tipe C), yang menandai alokasi belanja infrastruktur transportasi, terminal, angkutan umum, serta pengujian berkala kendaraan.
• Penandaan PKB dan Opsen diarahkan pada subkegiatan infrastruktur transportasi dan pengelolaan terminal/bandara yang tercantum secara rinci dalam Lampiran untuk keperluan evaluasi pemenuhan belanja wajib.

Penandaan Untuk Pajak Barang dan Jasa atas Tenaga Listrik

• Lampiran mencantumkan kode subkegiatan yang ditandai dari hasil Pajak Barang dan Jasa tertentu atas tenaga listrik, misalnya kode 1.04.05.1.01.0009 (Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman) dan 1.04.05.2.01.0012 (Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan).
• Daftar juga memuat subkegiatan terkait perbaikan dan operasional prasarana permukiman serta penyediaan perlengkapan dan rehabilitasi prasarana jalan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga alokasi belanja dari penerimaan pajak listrik diarahkan pada prasarana permukiman dan kelengkapan jalan sesuai kode yang tercantum.
• Penandaan ini digunakan sebagai dasar evaluasi pemenuhan belanja wajib yang bersumber dari pajak atas tenaga listrik pada anggaran daerah.

Penandaan Untuk Pajak Rokok (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

• Untuk Pajak Rokok, Lampiran memisahkan penandaan antara penerimaan bagi provinsi dan bagi kabupaten/kota; untuk provinsi tercantum ratusan kode subkegiatan (contoh 1.02.02.1.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit; 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan; 1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan) yang berfokus luas pada pembangunan fasilitas kesehatan, pengadaan alat dan obat, pengelolaan layanan kesehatan serta peningkatan mutu dan tata kelola layanan kesehatan.
• Untuk bagi hasil Pajak Rokok di kabupaten/kota, Lampiran mencantumkan kode-kode yang menandai belanja untuk pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan (mis. 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit; 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas), penyelenggaraan layanan kesehatan dasar dan rujukan, operasional rumah sakit dan puskesmas, upaya pengendalian penyakit, serta kegiatan peningkatan mutu dan penjaminan kesehatan yang tercantum secara rinci.
• Penandaan pajak rokok diarahkan pada subkegiatan sektor kesehatan dan pembinaan terkait, dengan daftar kode yang ditujukan untuk evaluasi pemenuhan belanja wajib sesuai kewenangan provinsi atau kabupaten/kota.

Penandaan Untuk Pajak Air Tanah

• Lampiran menetapkan penandaan subkegiatan dari hasil Pajak Air Tanah yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan, sistem pengelolaan air limbah domistik (SPALD), instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), dan pengoperasian serta pemeliharaan fasilitas pengelolaan air limbah dan sampah; contoh kode yang tercantum antara lain 1.03.04.2.01.0020 (Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R), 1.03.05.2.01.0018 (Optimalisasi SPALD), dan 1.03.05.2.01.0036 (Pembangunan IPLT).
• Selain itu, daftar memuat kode terkait pemantauan kualitas lingkungan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi lingkungan (mis. 2.11.03.2.01.0007 Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan; 2.11.03.2.03.0006 Pelaksanaan remediasi) serta pengelolaan ruang terbuka hijau, kebun raya, penanganan limbah B3 dan fasilitas TPA/TPST di tingkat kabupaten/kota.
• Penandaan ini menempatkan belanja yang dibiayai dari Pajak Air Tanah pada kegiatan pengelolaan sampah, air limbah, dan pemulihan lingkungan yang teridentifikasi melalui kode subkegiatan dalam Lampiran.

Penerima Salinan, Pelaksanaan, dan Ketentuan Penutup

• Keputusan ini memberi arahan distribusi salinan kepada kementerian/lembaga teknis dan pihak daerah yang relevan, secara eksplisit mencantumkan penerima seperti Menteri Keuangan; Direktur Jenderal Bea dan Cukai; Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; serta Para Gubernur, Bupati/Walikota, dan Ketua DPRD provinsi/kabupaten/kota se-Indonesia.
• Lampiran yang diubah menjadi dasar teknis bagi evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD dan menjadi acuan bagi penandaan rincian belanja daerah dari hasil penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan penggunaannya sesuai ketentuan pelaksanaan PMK Nomor 24 Tahun 2024.
• Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan dan mulai berlaku sesuai ketentuan dalam Keputusan, serta Lampiran berfungsi sebagai bagian tak terpisahkan untuk pelaksanaan evaluasi.

Ketentuan Berlaku

• Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 27 Februari 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya