KMK 25/MK/PK/2026

Pendahuluan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/MK/PK/2026 adalah Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/MK/PK/2025. Perubahan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib, serta menindaklanjuti hasil verifikasi/validasi dan pemutakhiran klasifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Mendagri Nomor 900.1-861 Tahun 2026). Konteksnya adalah penyesuaian Lampiran penandaan rincian belanja pendidikan yang menjadi dasar evaluasi pemenuhan belanja wajib pendidikan dalam APBD.

Pokok Pengaturan

Perubahan Lampiran Dan Status Hukum

• Keputusan ini secara khusus mengubah Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2024 sebagaimana telah diubah sampai dengan Keputusan Nomor 35/MK/PK/2025, dan menetapkan bahwa Lampiran yang diubah merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Perubahan terbatas pada isi Lampiran (tabel kode dan nomenklatur) yang menjadi acuan penandaan rincian belanja pendidikan untuk evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD. Setiap ketentuan pelaksanaan penandaan untuk tahun anggaran 2026 tetap berlaku sampai saat Keputusan ini mulai berlaku sesuai ketentuan transisi yang diatur.

Ruang Lingkup Lampiran Penandaan

• Lampiran memuat tabel kode dan nomenklatur yang mencantumkan kolom seperti No., Kode, Nomenklatur Bidang Urusan/Sub Kegiatan, Urusan/Unsur, Bidang Urusan/Bidang Unsur, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dijadikan dasar penandaan. Isi Lampiran meliputi penandaan untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan entri per kode program/kegiatan/subkegiatan yang spesifik untuk masing-masing urusan dan program. Lampiran digunakan untuk evaluasi pemenuhan Belanja Wajib Pendidikan dan menjadi acuan administrasi bagi Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah dalam pelaporan dan verifikasi.

Pengelompokan Menurut Tingkat Pemerintahan (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

• Lampiran dibagi menjadi bagian A untuk Provinsi dan bagian B untuk Kabupaten/Kota; masing?masing bagian memuat daftar nama program/kegiatan dan subkegiatan beserta kode numerik yang harus ditandai sebagai belanja pendidikan. Untuk setiap tingkat dicantumkan entri spesifik (kode dan nomenklatur) seperti penyediaan gaji dan tunjangan, beasiswa, pengadaan sarana pendidikan, pelatihan, sosialisasi, pembinaan, dan kegiatan teknis lainnya yang relevan dengan urusan pendidikan. Penandaan ini mengikat pemerintah daerah pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan daftar yang tercantum dalam Lampiran.

Urusan Yang Seluruh Subkegiatannya Diperhitungkan Sebagai Belanja Wajib Pendidikan

• Lampiran secara eksplisit menyatakan bahwa semua subkegiatan dalam sejumlah Urusan Pemerintahan tertentu diperhitungkan sebagai Belanja Wajib Pendidikan, dengan pengecualian program penunjang urusan yang dinyatakan sebagai di luar penandaan belanja pendidikan. Contoh uraian tertulis termasuk: Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan (catatan *), Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga (catatan **), Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan (catatan ***) dan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan (catatan ****). Ketentuan ini menegaskan bahwa kecuali dinyatakan sebagai program penunjang di luar penandaan, seluruh subkegiatan pada urusan tersebut dihitung sebagai Belanja Wajib Pendidikan.

Penandaan Berdasarkan Kewenangan Dan Sifat Kegiatan

• Banyak entri Lampiran dilabeli dengan keterangan kewenangan seperti "Kewenangan Provinsi" atau "Kewenangan Kabupaten/Kota", sehingga penandaan membedakan tanggung jawab dan cakupan berdasarkan level pemerintahan. Selain urusan pendidikan, Lampiran mencakup kegiatan di sektor lain (kesehatan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, pariwisata, sosial, ketenagakerjaan, dsb.) yang terkait dengan fungsi pendidikan atau pengembangan sumber daya manusia dan yang oleh Lampiran dinyatakan sebagai belanja wajib pendidikan. Kegiatan yang berupa sosialisasi, pelatihan, pembinaan, penyediaan sarana/prasarana pendidikan, beasiswa, dan rehabilitasi/pembangunan fasilitas pendidikan tercantum dengan kode program/kegiatan/subkegiatan spesifik.

Pembatasan Pada Akun Tertentu (Terbatas Pada Akun)

• Lampiran memuat beberapa entri yang diberi keterangan "terbatas pada akun" dan mencantumkan nomor akun spesifik yang harus digunakan; contoh yang tercantum antara lain akun (5.1.02.05.001.00003) Belanja Beasiswa dan beberapa akun belanja hibah serta akun Belanja Hibah Dana BOSP-BOS/(BOP PAUD/BOSP?Kesetaraan) seperti (5.1.05.08.001.00001), (5.1.05.08.002.00001) dan (5.1.05.08.003.00001). Ketentuan ini menandakan bahwa pengakuan sebagai belanja wajib untuk kegiatan tertentu hanya berlaku apabila pembangunan anggaran dicatat pada akun-akun yang disebutkan. Beberapa kegiatan fasilitasi pengelolaan bina mental/spiritual dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat juga dibatasi pada daftar akun yang sama sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Jenis Kegiatan Yang Diidentifikasi Dalam Lampiran

• Lampiran merinci jenis kegiatan yang termasuk penandaan seperti penyediaan gaji dan tunjangan tenaga pendidik (termasuk ketentuan otonomi khusus Papua dan Aceh), penyediaan beasiswa dan bantuan studi, pembangunan/rehabilitasi sarana pendidikan tinggi dan sekolahan, penyediaan sarana/prasarana olahraga, pelatihan vokasi, pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, serta berbagai sosialisasi dan pembinaan sektoral. Untuk setiap jenis kegiatan dicantumkan kode program/kegiatan/subkegiatan sehingga dapat diidentifikasi secara administratif dalam sistem klasifikasi belanja daerah saat evaluasi pemenuhan belanja wajib pendidikan.

Ketentuan Transisi Pelaksanaan Tahun Anggaran 2026

• Keputusan ini menyatakan secara tegas bahwa pada saat Keputusan mulai berlaku, penandaan rincian belanja pendidikan untuk evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD tahun 2026, termasuk perubahan APBD tahun 2026, tetap dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Nomor 35/MK/PK/2025 sampai masa transisi berakhir. Ketentuan transisi ini mengatur kesinambungan penandaan dan evaluasi untuk tahun anggaran 2026 sehingga perubahan Lampiran diterapkan setelah masa transisi yang ditetapkan terpenuhi.

Efektifitas, Penyampaian, Dan Pihak Yang Menerima Salinan

• Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (dalam dokumen: ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2026) dan Lampiran yang diubah berlaku sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang tercantum secara tegas yaitu: (1) Menteri Keuangan; (2) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; (3) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; (4) Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; (5) Para Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Indonesia; (6) Para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia; dan (7) Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan, untuk pelaksanaan dan pengawasan lebih lanjut.

Ketentuan Berlaku

• Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 26 Juni 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya