KMK 26/MK/PK/2026

Pendahuluan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/MK/PK/2026 adalah Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perubahan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 serta menindaklanjuti hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026). Konteks peraturan ini adalah penyesuaian lampiran penandaan rincian belanja infrastruktur pelayanan publik yang digunakan untuk evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Perubahan Lampiran

• Keputusan ini secara spesifik mengubah Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KM.7/2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/MK/PK/2025, dan menetapkan bahwa Lampiran yang diubah menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Perubahan terbatas pada lampiran penandaan rincian belanja infrastruktur pelayanan publik; batang tubuh keputusan menegaskan penggantian lampiran tanpa mengulangi seluruh ketentuan sebelumnya. Lampiran memuat penandaan kode nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan yang digunakan untuk evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dasar Hukum dan Pertimbangan

• Perubahan didasarkan pada pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD. Keputusan ini juga mempertimbangkan hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026. Rujukan hukum lain yang dicantumkan meliputi Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan terkait organisasi dan pengelolaan dana transfer sebagaimana tercantum dalam konsiderans.

Isi Lampiran dan Struktur Penandaan

• Lampiran yang diubah memuat daftar kode nomenklatur berdasarkan tingkat pemerintahan (A. Provinsi dan B. Kabupaten/Kota) yang mencantumkan kolom kode, nomenklatur bidang urusan/subkegiatan, program, kegiatan, dan subkegiatan untuk keperluan penandaan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik. Pada bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota tercantum secara terperinci nama-nama subkegiatan (mis. penyusunan dokumen perencanaan, pembangunan unit sekolah baru, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan fasilitas kesehatan, pengadaan sarana dan prasarana, pemeliharaan, pengadaan aset, dan kegiatan infrastruktur lain) yang akan diperhitungkan dalam evaluasi pemenuhan belanja wajib. Lampiran disusun agar memungkinkan identifikasi dan agregasi belanja infrastruktur pelayanan publik berdasarkan kode nomenklatur untuk keperluan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi pemenuhan belanja wajib.

Aturan Klasifikasi Urusan Tertentu

• Keputusan menegaskan ketentuan klasifikasi yang diulang pada lampiran, yakni bahwa semua subkegiatan dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diperhitungkan sebagai Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik kecuali program penunjang urusan yang secara eksplisit berada di luar penandaan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik. Ketentuan serupa diterapkan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta, pada bagian tertentu, Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan; pengecualian disebutkan secara eksplisit sebagai "program penunjang urusan di luar penandaan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik". Ketentuan ini menjadi kriteria operasional untuk memasukkan atau mengecualikan subkegiatan dalam perhitungan pemenuhan belanja wajib.

Keterkaitan Dengan Penetapan Klasifikasi Kemendagri

• Perubahan lampiran dilakukan untuk menindaklanjuti penetapan dan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan perubahan terbarunya Nomor 900.1-861 Tahun 2026). Dengan demikian, daftar kode dan subkegiatan di Lampiran disesuaikan agar konsisten dengan hasil verifikasi dan inventarisasi nasional serta dapat digunakan bersama-sama oleh Kementerian Dalam Negeri dalam proses verifikasi dan validasi data APBD.

Ketentuan Pelaksanaan Untuk Tahun Anggaran 2026 (Transisi)

• Keputusan ini memberikan ketentuan transisi: pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, penandaan rincian belanja infrastruktur pelayanan publik untuk evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD tahun 2026, termasuk perubahan APBD tahun 2026, tetap dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KM.7/2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/MK/PK/2025. Ketentuan transisi ini berarti perubahan lampiran yang ditetapkan tidak otomatis menggantikan basis penandaan yang digunakan untuk evaluasi tahun anggaran 2026; penerapan lampiran yang baru diarahkan untuk periode yang mengikuti ketentuan transisi tersebut.

Lampiran Sebagai Bagian Tidak Terpisahkan dan Penyebarluasan

• Keputusan menegaskan bahwa Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dan penggantian lampiran berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang dilampirkan pada KMK Nomor 26/MK/PK/2026. Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2026 dan ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. Lampiran berfungsi sebagai acuan teknis untuk aparat pengelola anggaran daerah, kementerian/lembaga terkait, dan pihak-pihak lain yang melakukan evaluasi.

Pihak Yang Diberitahukan dan Pelaksana Teknis

• Keputusan menyatakan daftar pihak yang menerima pemberitahuan pelaksanaan, yaitu: 1) Menteri Keuangan; 2) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; 3) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; 4) Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum; 5) Para Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Indonesia; 6) Para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia; dan 7) Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan. Penerima pemberitahuan tersebut menjadi pihak yang bertanggung jawab mengacu pada lampiran baru atau ketentuan transisi sesuai kewenangannya.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 26 Juni 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya