PER-1/BC/2026

PER-1/BC/2026 - Pengembalian Cukai atas Pita Cukai yang Rusak atau Tidak Dipakai | JDIH Kementerian Keuangan

Pendahuluan

Peraturan Unit Eselon I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2026 tentang Pengembalian Cukai atas Pita Cukai yang Rusak atau Tidak Dipakai menggantikan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-29/BC/2019. Peraturan ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan, dan menyelaraskan ketentuan mengenai pengembalian cukai atas pita cukai sebagaimana dinyatakan dalam konsideran Menimbang huruf a dan b. Peraturan ini menetapkan definisi, syarat, tata cara administrasi elektronik maupun manual, mekanisme pemeriksaan, serta ketentuan pembayaran Biaya Pengganti dan penggunaan hasil pengembalian. Peraturan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tanggal 16 April 2026.

Pokok Pengaturan

Ketentuan Umum

Menetapkan definisi istilah kunci termasuk Orang, Pabrik, Pengusaha Pabrik, Importir, Tempat Usaha Importir, MMEA, HT, Pita Cukai, PBCK-4 (Pemberitahuan Pita Cukai yang Rusak atau Tidak Dipakai), CK-1, CK-1A, CK-3, BACK-1, Biaya Pengganti, Direktur, Kantor Bea dan Cukai, Pejabat Bea dan Cukai, dan SKP (Sistem Komputer Pelayanan).
Lampiran peraturan memuat format dokumen matriks asal CK-1 (Lampiran A), CK-1A (Lampiran B), berita acara pemusnahan Pita Cukai (Lampiran C), dan tata cara pengembalian (Lampiran D) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan.

Pihak Yang Berhak Dan Jangka Waktu Pesanan

Pengembalian cukai diberikan hanya kepada Pengusaha Pabrik atau Importir yang memesan Pita Cukai.
Pita Cukai yang dapat diajukan pengembalian adalah yang dipesan pada tahun anggaran berjalan dan/atau pada 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya (Pasal 2 ayat (2)).

Syarat Substansial Untuk Mendapat Pengembalian

Pengembalian diberikan jika Pita Cukai telah diterima namun belum dilekatkan dan masih dalam bentuk lembaran utuh sesuai kiriman dari pencetak (Pasal 2 ayat (3)).
Pita Cukai dinyatakan rusak apabila fisik atau cetakan kurang sempurna atau tidak sesuai pesanan; dinyatakan tidak dipakai apabila terjadi perubahan harga jual eceran, tarif cukai, desain Pita Cukai, berakhirnya batas waktu pelekatan, pengusaha berhenti memproduksi untuk pasar domestik atau sesuai pesanan, importir tidak lagi mengimpor sesuai pesanan, atau NPPBKC dicabut (Pasal 3 dan 4).

Pengajuan PBCK-4 Dan Dokumen Pendukung

Pengusaha Pabrik atau Importir mengajukan PBCK-4 yang dipisah antara Pita Cukai rusak dan Pita Cukai tidak dipakai, dilampiri matriks asal CK-1 atau CK-1A sesuai contoh format Lampiran A atau B (Pasal 5 ayat (2) dan (3)).
Jika Kantor menerapkan SKP, PBCK-4 dan matriks asal CK-1/CK-1A direkam pada SKP dan hard copy diserahkan; dalam pelaksanaan dengan SKP PBCK-4 dibuat masing-masing rangkap 3; untuk kantor tanpa SKP PBCK-4 dan matriks dibuat masing-masing rangkap 4 (Lampiran D).

Pemeriksaan Pita Cukai dan Berita Acara Pemeriksaan (BACK-1)

Kepala Kantor menunjuk Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan fisik dan kesesuaian dokumen; hasil pemeriksaan dituangkan dalam BACK-1 yang memuat minimal jumlah dan jenis Pita Cukai yang dikembalikan, kondisi fisik, dan jumlah yang memenuhi/tidak memenuhi syarat (Pasal 6 ayat (1)-(3)).
Pejabat melakukan penyegelan terhadap Pita Cukai yang diperiksa dan BACK-1 ditandatangani serta diserahkan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir untuk ditandatangani dan direkam pada SKP.

Keputusan Kepala Kantor: Penolakan Dan Pendapat Pengembalian

Jika pengembalian tidak memenuhi ketentuan Kepala Kantor menerbitkan surat penolakan PBCK-4 yang memuat alasan penolakan, jumlah dan jenis pita yang diajukan dan ditolak, jumlah nilai cukai yang diminta dan yang ditolak (Pasal 7 ayat (1)-(2)).
Jika memenuhi ketentuan, Kepala Kantor menerbitkan pendapat pengembalian kepada Direktur yang memuat alasan, jumlah dan jenis Pita Cukai, jumlah nilai cukai yang diminta dan yang dapat disetujui, serta besarnya Biaya Pengganti; pendapat dilampiri PBCK-4, matriks CK-1/CK-1A, BACK-1 dan Pita Cukai (Pasal 8 ayat (1)-(3)).

Pemusnahan Pita Cukai Yang Ditolak

Atas surat penolakan, Kepala Kantor dapat melakukan pemusnahan Pita Cukai yang ditolak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dengan disaksikan Pengusaha dan dituangkan dalam berita acara pemusnahan sesuai format Lampiran C (Pasal 7 ayat (3)-(4)).
Pejabat pada Seksi terkait menyiapkan surat tugas/perintah pemusnahan, melaksanakan pemusnahan, membuat dan menyerahkan berita acara pemusnahan kepada Pengusaha serta mengarsipkan dokumen terkait.

Pemeriksaan Di Tingkat Direktorat Dan Penerbitan CK-3

Direktur dapat menunjuk Pejabat untuk memeriksa pendapat pengembalian dan kesesuaian fisik Pita Cukai; hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Pita Cukai (Pasal 9 dan 10).
Berdasarkan berita acara pemeriksaan, Direktur menerbitkan dan menyampaikan CK-3 kepada Pengusaha Pabrik atau Importir atau menerbitkan surat pemberitahuan tidak diterbitkan CK-3 beserta alasan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya berita acara pemeriksaan (Pasal 10).

Pembayaran Biaya Pengganti Dan Penggunaan Dokumen Untuk Pengembalian

Pengusaha Pabrik atau Importir wajib membayar Biaya Pengganti berdasarkan CK-3 sebelum CK-3 digunakan, dengan bukti pembayaran yang dilaksanakan menggunakan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) ke Bank Persepsi atau Pos Persepsi (Pasal 11 ayat (1)-(2) dan Lampiran D).
Pengembalian cukai diberikan setelah setoran cukai yang diminta pengembalian telah dibukukan di kas negara dan tidak melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal diterbitkannya dokumen dasar pengembalian; pengembalian diperhitungkan dengan utang cukai dan jika tidak ada utang dapat digunakan untuk pelunasan cukai berikutnya dan/atau pengembalian tunai sesuai peraturan menteri keuangan (Pasal 12 ayat (1)-(6)).

Pelaksanaan Elektronik Melalui SKP Dan Tata Cara Alternatif

Proses pengembalian dilaksanakan secara elektronik melalui SKP; apabila SKP belum tersedia atau mengalami gangguan, proses dapat dilakukan secara tertulis pada formulir atau salinan digital (Pasal 13 ayat (1)-(2)).
SKP melakukan validasi data PBCK-4 dan matriks CK-1/CK-1A, mengirim respon penolakan jika NPPBKC dibekukan atau data tidak lengkap, mengirim tanda terima, menerima data BACK-1, surat penolakan, surat pendapat, serta mengeluarkan respons CK-3 atau pemberitahuan tidak diterbitkan CK-3; mekanisme manual mengatur rangkap dokumen dan pencatatan pada buku pengawasan PBCK-4 (Lampiran D).

Tugas Dan Rantai Penanganan Antara Unit

Menjabarkan tugas terperinci Pejabat penerima dokumen, Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai/Seksi Pelayanan, Pejabat Seksi Pengembalian Cukai, Kepala Kantor Bea dan Cukai, Kepala Subdirektorat Pelunasan dan Pengembalian Cukai, Kepala Seksi Pengembalian Cukai, Kepala Kantor Wilayah, serta prosedur pengiriman berkas kepada Direktur dan pengarsipan dokumen sesuai Lampiran D.
Memuat kewajiban pencatatan dalam buku pengawasan PBCK-4, penyegelan Pita Cukai, pembuatan konsep surat penolakan/pendapat, pengiriman paket dokumen (Pita Cukai, PBCK-4, matriks CK-1/CK-1A, BACK-1, berita acara pencacahan bila relevan, dan surat pendapat Kepala Kantor) dari Kantor ke Direktur, serta pengelolaan arsip dan tembusan CK-3.

Ketentuan Teknis Dokumen, Salinan, Dan Distribusi CK-3

Lampiran dan petunjuk pengisian menentukan kolom dan informasi wajib pada matriks CK-1/CK-1A serta petunjuk pengisian contoh seperti kolom seri Pita Cukai, HJE, isi, tarif ad valorem (contoh 57%), tarif spesifik (contoh 200 per batang) dan tarif MMEA (contoh Rp 80.000/liter) sebagai ilustrasi pada petunjuk pengisian (Lampiran A-B dan petunjuk).
Dalam pelaksanaan tanpa SKP, CK-3 diperbanyak menjadi rangkap 5 dengan distribusi: lembar asli untuk Pengusaha, tembusan untuk Direktur, Kepala Kantor, Kepala Kantor Wilayah, dan tembusan tambahan untuk Pengusaha; penomoran dan pengarsipan CK-3 diatur secara rinci (Lampiran D).

Pemusnahan Oleh Kantor Pusat Dan Arsip

Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pusat dapat melakukan pemusnahan Pita Cukai yang telah diterbitkan CK-3 maupun yang tidak memenuhi ketentuan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; semua pemusnahan harus didokumentasikan dalam berita acara pemusnahan sesuai Lampiran C (Pasal 14).
Unit teknis wajib menyimpan dan mengarsipkan berkas pengembalian yang terdiri dari PBCK-4, matriks CK-1/CK-1A, BACK-1, surat pendapat Kepala Kantor, berita acara pemeriksaan/pencacahan bila ada, CK-3 atau surat pemberitahuan tidak diterbitkan CK-3.

Lampiran Tata Cara Pelaksanaan

Seluruh tata cara operasional diuraikan secara terperinci pada Lampiran Huruf D yang mengatur langkah-langkah untuk Kantor yang menerapkan SKP dan yang belum menerapkan SKP, termasuk alur dokumen, jumlah rangkap, tindakan atas ketidaksesuaian, dan alur penomoran serta penerbitan CK-3.
Lampiran A-C memuat contoh format matriks CK-1, CK-1A, dan berita acara pemusnahan beserta petunjuk pengisian yang menjadi rujukan wajib bagi pelaksana di Kantor dan di Kantor Pusat.

Pencabutan Peraturan Sebelumnya

Peraturan ini mencabut Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-29/BC/2019 dan menyatakan peraturan tersebut tidak berlaku pada saat Peraturan ini mulai berlaku (Pasal 16).
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dirinci pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Ketentuan Berlaku

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 16 April 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya