PER-2/BC/2026

Pendahuluan

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2026 mengatur Pengolahan Kembali atau Pemusnahan Barang Kena Cukai yang Dibuat di Indonesia dalam rangka Pengembalian Cukai dan menggantikan ketentuan sebelumnya yang tercantum dalam PER-28/BC/2019 dan PER-34/BC/2013. Peraturan ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan pengawasan dan pelayanan di bidang cukai, serta menyelaraskan tata cara pengolahan kembali dan pemusnahan barang kena cukai dalam rangka pengembalian cukai sebagaimana dinyatakan dalam konsideran Menimbang. Ketentuan inti mengatur pihak yang berhak menerima pengembalian (Pengusaha Pabrik), persyaratan dokumen, tata cara pengawasan, pembentukan Tim Pengawas, mekanisme penerbitan dokumen pengembalian (CK-2 atau BACK-3), serta pelaksanaan melalui Sistem Komputer Pelayanan (SKP) dengan alternatif formulir tertulis.

Pokok Pengaturan

Ketentuan Umum

• Mendefinisikan istilah kunci seperti Orang (pribadi atau badan hukum), Pabrik (tempat produksi dan/atau pengemasan BKC), Pengusaha Pabrik (pihak yang mengusahakan pabrik), Kemasan Terluar, Pengawasan, Tim Pengawas, Pejabat Bea dan Cukai, Kantor, Kantor Wilayah, dan Sistem Komputer Pelayanan (SKP).
• Istilah dokumen teknis yang dipakai mencakup CK-5 (Pemberitahuan Mutasi BKC untuk pemasukan dari peredaran bebas), PBCK-3 (Pemberitahuan Pemusnahan/Pengolahan Kembali dan Perusakan Pita Cukai), BACK-3 (Berita Acara Pemusnahan/Pengolahan Kembali), dan CK-2 (Tanda Bukti Perusakan Pita Cukai).

Ruang Lingkup dan Pihak Yang Berhak

• Pengembalian cukai hanya diberikan kepada Pengusaha Pabrik atas BKC yang dibuat di Indonesia dan yang pelunasan cukainya telah dilakukan baik dengan pelekatan pita cukai maupun pembayaran; pengembalian hanya untuk BKC yang memenuhi persyaratan waktu pelunasan (tahun anggaran berjalan dan/atau satu tahun anggaran sebelumnya untuk masing-masing cara pelunasan).
• Pengembalian diberikan berdasarkan dokumen dasar: untuk pelunasan dengan pita cukai dokumen dasar adalah CK-2 beserta bukti pembayaran biaya pengganti penyediaan pita, sedangkan untuk pelunasan dengan pembayaran dokumen dasar adalah BACK-3; pengembalian hanya diberikan apabila setoran cukai telah dibukukan di kas negara dan tidak melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal diterbitkannya dokumen dasar pengembalian.

Bentuk Pengolahan Kembali dan Metode Pemusnahan

• Pengolahan kembali di Pabrik hanya dapat dilakukan di dalam Pabrik dan meliputi pengemasan ulang atau produksi ulang barang kena cukai; pemusnahan dapat dilakukan di dalam atau di luar Pabrik.
• Metode pemusnahan yang disebutkan antara lain: membakar habis, menghancurkan, atau memasukkan ke dalam lubang galian yang diberi air lalu ditimbun tanah; lokasi dan cara pelaksanaan dicantumkan dalam persetujuan dan/atau lampiran teknis sesuai jenis pelunasan cukai.

Persyaratan Pengajuan PBCK-3 dan Tata Waktu Pengajuan

• PBCK-3 harus disampaikan Pengusaha Pabrik sebelum pelaksanaan pengolahan kembali atau pemusnahan dan diajukan paling lambat tanggal 1 Juli satu tahun berikutnya setelah tahun anggaran pelunasan cukai; PBCK-3 diajukan secara terpisah berdasarkan cara pelunasan cukai dan jenis kegiatan (pengolahan kembali di Pabrik atau pemusnahan).
• Untuk BKC yang berasal dari peredaran bebas, jumlah dan jenis yang diberitahukan dalam PBCK-3 paling banyak sesuai dengan yang diberitahukan dalam CK-5 dan hanya dapat diproses setelah BKC dimasukkan ke dalam Pabrik atau tempat pemusnahan serta dokumen CK-5 dinyatakan selesai.

Surat Persetujuan, Penolakan, dan Isi Persetujuan

• Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik menerbitkan surat persetujuan atau surat penolakan atas PBCK-3; penolakan harus disertai alasan, dan jika penolakan untuk perbaikan diajukan kembali dalam batas waktu tidak dianggap sebagai pemberitahuan baru.
• Surat persetujuan minimal memuat identitas Pengusaha Pabrik, jenis kegiatan, jumlah dan jenis BKC, tahun pelunasan cukai, nilai cukai, lokasi dan waktu pelaksanaan, serta kewajiban Pengusaha Pabrik. Waktu pelaksanaan ditetapkan dengan mempertimbangkan lokasi, jumlah/jenis BKC, nilai cukai, sarana/prasarana, SDM, anggaran, dan pertimbangan efektivitas lain.

Kewajiban Pengusaha Pabrik Sebelum Pelaksanaan

• Pengusaha Pabrik wajib menyediakan tempat, tenaga operasional, sarana keamanan/pengamanan, mengeluarkan BKC dari Kemasan Terluar, mengelompokkan BKC berdasarkan merek, tahun pelunasan cukai, seri, harga jual eceran, tarif, dan isi, serta menyimpan BKC yang diajukan pengembalian pada tempat terpisah dari BKC yang tidak diajukan.
• Pengelompokan dan penyimpanan terpisah dimaksudkan agar BKC mudah diidentifikasi saat dilakukan Pengawasan oleh Tim Pengawas.

Pembentukan dan Susunan Tim Pengawas

• Tim Pengawas dibentuk oleh kepala Kantor yang mengawasi Pabrik paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat persetujuan diterbitkan; Tim minimal beranggotakan 2 (dua) orang Pejabat Bea dan Cukai, dengan jumlah akhir ditetapkan mempertimbangkan jumlah/jenis BKC dan tingkat kesulitan.
• Jika anggota tidak mencukupi atau diperlukan penambahan, kepala Kantor dapat mengajukan permintaan bantuan penambahan Pejabat Bea dan Cukai kepada kepala Kantor Wilayah dan/atau Kantor yang mengawasi tempat pemusnahan.

Tugas, Pengawasan, dan Titik Selesai Pengawasan

• Tim Pengawas melakukan pengawasan yang meliputi pemeriksaan kondisi fisik, jumlah dan jenis BKC sesuai PBCK-3, pemeriksaan pita cukai yang melekat, dan perusakan pita cukai; hasil pengawasan dituangkan dalam Kertas Kerja Harian dan BACK-3.
• Titik selesai pengawasan berbeda menurut cara pelunasan: untuk BKC dengan pelekatan pita cukai selesai bila pita cukai dirusak sehingga tidak dapat digunakan kembali dan BKC dikeluarkan dari kemasan penjualan eceran; untuk BKC dengan pelunasan pembayaran selesai bila BKC telah dikeluarkan dari kemasan penjualan eceran atau kehilangan sifat utamanya sehingga tidak dapat digunakan/ dikonsumsi lagi.

Penerbitan BACK-3, CK-2 dan Batas Waktu Penyerahan

• Hasil pengawasan dituangkan dalam BACK-3 yang ditandatangani Tim Pengawas; untuk BKC yang pelunasan cukainya dengan pelekatan pita cukai, kepala Kantor menerbitkan CK-2 atau surat pemberitahuan tidak diterbitkan CK-2 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penerbitan BACK-3.
• Untuk BKC yang pelunasan cukainya dengan pembayaran, BACK-3 disampaikan kepada Pengusaha Pabrik paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penerbitan BACK-3; BACK-3 atau CK-2 menjadi dokumen dasar pengembalian setelah persyaratan administratif dan rekonsiliasi terpenuhi.

Biaya Pengganti Pita dan Penggunaan Dokumen Pengembalian

• Atas pita cukai yang dirusak dalam rangka pengolahan kembali atau pemusnahan yang mendapat pengembalian cukai dikenakan biaya pengganti penyediaan pita; biaya pengganti harus dibayar sebelum CK-2 digunakan.
• CK-2/BACK-3 digunakan untuk memperhitungkan pengembalian terhadap utang cukai (mengurangi utang pada Buku Rekening Kredit/BRCK-3 dari pos utang tertua); apabila Pengusaha Pabrik tidak memiliki utang cukai, CK-2/BACK-3 dapat dipakai untuk pelunasan cukai berikutnya dan/atau pengembalian secara tunai setelah mekanisme rekonsiliasi pada SKP.

Batas Frekuensi Kegiatan dan Pembatasan Nilai

• Untuk BKC dengan pelunasan melalui pelekatan pita cukai: pengolahan kembali di Pabrik hanya dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu bulan; pemusnahan di luar Pabrik setelah pemeriksaan di dalam Pabrik paling banyak 4 (empat) kali dalam satu tahun anggaran; pemusnahan di luar Pabrik tanpa memasukkan ke Pabrik paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran dan hanya diberikan untuk BKC dengan nilai cukai sampai dengan Rp 100.000.000,00.
• Untuk BKC dengan pelunasan melalui pembayaran: pengolahan kembali di Pabrik hanya dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran; pemusnahan di luar Pabrik dengan pemeriksaan di dalam Pabrik paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran; pemusnahan di luar Pabrik tanpa memasukkan ke Pabrik paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran dan hanya diberikan untuk BKC dengan nilai cukai sampai dengan Rp 100.000.000,00.

Pemasukan dari Peredaran Bebas dan Penggunaan CK-5

• Pemasukan BKC dari peredaran bebas ke dalam Pabrik wajib menggunakan CK-5 yang direkam pada SKP; Pengusaha Pabrik merekam CK-5 dan menerima respon nomor, tanggal pendaftaran, dan status 'Pemasukan (Mandiri)' serta harus memastikan kesesuaian jumlah dan jenis BKC yang dimasukkan.
• Jumlah dan jenis BKC yang diajukan pengembalian atas BKC dari peredaran bebas paling banyak sesuai dengan yang diberitahukan pada CK-5, dan CK-5 harus dinyatakan selesai agar PBCK-3 terkait dapat diproses.

Pelaksanaan Elektronik melalui SKP dan Alternatif Formulir Tertulis

• Seluruh proses pelaksanaan pengolahan kembali atau pemusnahan dalam rangka pengembalian cukai dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Komputer Pelayanan (SKP) termasuk perekaman CK-5, PBCK-3, BACK-3, penerbitan CK-2, validasi biaya pengganti dan status rekonsiliasi; SKP memberikan respon berstatus seperti Persetujuan PBCK-3, Tolak, Perbaikan, Kertas Kerja Harian, Perekaman BACK-3, Penerbitan CK-2, Pelunasan (Rekon Billing), Persetujuan CK-2, Selesai, Kompensasi dan Tunai.
• Sebagai alternatif, apabila sarana SKP belum tersedia atau mengalami gangguan, penyampaian dan penyelesaian dokumen dapat dilakukan secara tulisan di atas formulir sesuai tata cara yang tercantum pada lampiran (B s.d. G).

Dokumentasi Harian, Format Lampiran, dan Perekaman

• Hasil pengawasan harus direkam pada Kertas Kerja Harian (format contoh tercantum dalam Lampiran A) oleh Tim Pengawas dan direkap dalam BACK-3 yang menjadi dasar penerbitan CK-2 atau pemberitahuan BACK-3; BACK-3 dan Kertas Kerja Harian harus direkam pada SKP.
• Lampiran B s.d. G memuat tata cara rinci pelaksanaan untuk kombinasi lokasi (di dalam/di luar Pabrik), cara pelunasan (pita cukai/pembayaran), serta langkah elektronik dan formulir tertulis yang wajib dijalankan oleh Pengusaha Pabrik, Pejabat Seksi, Kepala Kantor, Kepala Kantor Wilayah, Tim Pengawas, dan Seksi Penerimaan/Pengembalian.

Peran Unit Teknis dan Tata Kelola Administratif

• Pejabat Seksi Pabean dan Cukai serta Seksi Pelayanan menerima dan meneliti CK-5/PBCK-3 pada SKP, membuat konsep surat persetujuan atau penolakan, mengusulkan penambahan anggota Tim Pengawas, merekam CK-2 dan Keputusan Pembentukan Tim Pengawas pada SKP, serta menyiapkan dokumen untuk kepala Kantor menandatangani.
• Kepala Kantor meneliti dan menandatangani surat persetujuan/penolakan, Keputusan Pembentukan Tim Pengawas, CK-2 atau surat tidak diterbitkan CK-2; Kepala Kantor Wilayah menerima permohonan penambahan anggota Tim Pengawas dan menandatangani nota dinas balasan; Seksi Penerimaan dan Pengembalian menggunakan CK-2/BACK-3 untuk rekonsiliasi utang cukai (BRCK-3) dan pengembalian tunai/kompensasi.

Pencabutan Peraturan Sebelumnya

• Saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-28/BC/2019 dan PER-34/BC/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 17.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 16 April 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya