PER-4/BC/2026

Pendahuluan

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2026 adalah Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2021 (yang telah diubah dengan PER-10/BC/2024) tentang tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Perubahan ini ditetapkan karena, menurut konsideran, ketentuan sebelumnya perlu diperbaiki untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pelayanan terkait pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas. Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Pasal 1 (penambahan istilah) dan mengganti Lampiran III yang memuat tata cara operasional, serta disusun dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2021 dan peraturan-peraturan pelaksana terkait.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Perubahan dan Lampiran

• Peraturan ini merupakan perubahan kedua atas PER-22/BC/2021 dan secara khusus menambah satu angka dalam Pasal 1 (angka 52) serta mengubah Lampiran III; Lampiran III yang baru memuat tata cara pemasukan dan pengeluaran barang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Perubahan dimaksud mencakup penyesuaian definisi, ketentuan penanganan pemberitahuan pabean (PPFTZ), serta tata cara pemeriksaan, pemuatan, dan tindak lanjut administratif.

Definisi dan Penambahan SSR Mobile

• Pasal 1 ditambah angka 52 yang mendefinisikan Pelaporan Pelayanan Mandiri secara online atau Self Service Report (SSR) Mobile sebagai Dokumen Pelengkap Pabean berupa pelaporan pelayanan mandiri secara real time dan berbasis geotagging untuk setiap kegiatan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas. SSR Mobile dimasukkan sebagai dokumen pelengkap yang dipersyaratkan pada beberapa alur proses sehingga menjadi syarat administratif dalam penetapan jalur dan pemuatan.

Ketentuan Umum Penyampaian Pemberitahuan Pabean (PPFTZ)

• Pengusaha atau PPJK wajib mengisi dan menyampaikan PPFTZ-01 atau PPFTZ-02 secara lengkap berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean, menandatangani dan membubuhkan stempel perusahaan pada formulir tulisan atau mengirim data melalui SKP secara elektronik. Pejabat Bea dan Cukai atau SKP melakukan penelitian status pemblokiran, kelengkapan dan kesesuaian pengisian; hasil penelitian yang menunjukkan blokir menghasilkan NPP, sedangkan ketidaksesuaian mengakibatkan penerbitan NPP dan kewajiban pengusaha untuk memperbaiki data. Untuk dokumen yang terkait ketentuan larangan/pembatasan, pejabat yang menangani penelitian dapat menerbitkan NPPD dan pengusaha diberi jangka waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal NPPD untuk menyampaikan dokumen persyaratan atau dokumen pendukung.

Penetapan Jalur, SSR Mobile, dan Persetujuan Pemuatan (SPPB)

• Setelah PPFTZ memperoleh nomor dan tanggal pendaftaran, SKP atau pejabat pelayanan melakukan penetapan jalur; untuk PPFTZ-01 penetapan jalur dapat dilakukan setelah pengusaha atau PPJK menyampaikan SSR Mobile atas pemuatan atau stuffing barang ke dalam pengemas/peti kemas. Jika ditetapkan jalur hijau, pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB sebagai persetujuan pemasukan ke Kawasan Pabean dan/atau persetujuan pemuatan; jika jalur merah, diterbitkan Surat Pemeriksaan Fisik (SPF/PPB) yang menjadi dasar proses pemeriksaan fisik.

Pemeriksaan Fisik, LHP, BAP Fisik, dan Uji Laboratorium

• Pejabat Pemeriksa Fisik melakukan Pemeriksaan Fisik, mengambil contoh bila diperlukan, membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAP Fisik) dengan tembusan kepada unit pengawasan, kemudian mengirimkan dokumen tersebut kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk penelitian lebih lanjut. Jika diperlukan, contoh barang dan dokumen dikirimkan ke laboratorium untuk uji; apabila hasil pemeriksaan fisik, uji laboratorium dan penelitian tarif/nilai menunjukkan kesesuaian serta kewajiban bea/cukai/pajak telah dilunasi dan ketentuan larangan/pembatasan dipenuhi, pejabat menerbitkan SPPB/NPPB sebagai persetujuan pemuatan. Jika tidak sesuai, pejabat melakukan penelitian tarif dan nilai pabean dan dapat menerbitkan SPTNP atau NPBL.

Penentuan Tarif/Nilai, SPTNP, Dan Jangka Waktu Penyelesaian

• Dalam kasus tidak dilakukan Pemeriksaan Fisik, Pejabat Pemeriksa Dokumen menetapkan tarif dan nilai pabean dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PPFTZ-01 dan dapat menerbitkan SPTNP atau rekomendasi audit kepabeanan jika ditemukan kekurangan pembayaran setelah 30 hari. Setelah penerbitan SPTNP, pengusaha menerima SPTNP dan wajib melunasi kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, pajak, dan/atau sanksi administratif paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal SPTNP, sebelum SPPB dapat diterbitkan sebagai persetujuan pemuatan/pemasukan.

Kode Billing, Permintaan Jaminan, dan Konsekuensi Ketidakpatuhan

• Pejabat Bea dan Cukai atau SKP menerbitkan kode billing untuk pembayaran bea masuk, cukai, bea keluar dan/atau pajak, serta dapat meminta jaminan jika pengeluaran barang memerlukannya; apabila sampai masa berlaku kode billing atau permintaan jaminan berakhir pengusaha belum melakukan pembayaran atau menyerahkan jaminan, pejabat menerbitkan NPP. Khusus untuk pengeluaran barang ke luar Daerah Pabean, masa berlaku kode billing ditetapkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal kode billing diterbitkan; jika belum dibayar dalam jangka waktu tersebut, pejabat menerbitkan NPP dan mengembalikan berkas PPFTZ-01 beserta kelengkapannya kepada pengusaha.

Alur Elektronik (SKP dan SINSW) dan Koordinasi Antar Sistem

• Untuk penyampaian melalui pertukaran data elektronik, SKP menerima data PPFTZ, meneliti status blokir dan kelengkapan, memberikan nomor dan tanggal pendaftaran, serta meneruskan data ke SINSW untuk penelitian ketentuan larangan/pembatasan; SINSW dapat meneruskan data kembali ke SKP jika tidak termasuk barang dilarang/dibatasi atau meneruskan ke pejabat penelitian untuk penelitian lebih lanjut. Dalam beberapa keadaan SINSW menandai perlunya penelitian lebih lanjut dan pejabat yang menangani penelitian wajib memasukkan hasil penelitian ke SINSW sebelum proses dilanjutkan.

Perpindahan Antar Kawasan, Konsolidasi, dan Rekonsiliasi Manifes

• Ketentuan untuk pengeluaran ke Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus (PPFTZ-02) memuat mekanisme pendaftaran, penetapan jalur, pemeriksaan fisik dan penerbitan SPPB serupa dengan PPFTZ-01; pengiriman data realisasi pemasukan barang dari Kawasan Bebas asal ke Kantor Pabean tujuan harus diterima melalui SKP paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SPPB asal. Untuk barang konsolidasi, PKB harus dilampiri NPPB dari semua PPFTZ-01 yang terdapat dalam PKB; SKP atau pejabat administrasi manifes melakukan rekonsiliasi antara SPPB pengeluaran dengan data Outward Manifest dan jika terjadi selisih menginisiasi penyelidikan dan penerbitan surat penetapan kekurangan pembayaran serta tagihan.

Pemasukan Ke Kawasan Pabean, Pemeriksaan Pintu Masuk, dan Barang Curah

• Untuk pemasukan barang ke Kawasan Pabean yang akan dikeluarkan ke luar Daerah Pabean, pengusaha wajib menyerahkan NPPB atau dokumen lain sesuai kondisi (PPFTZ-01+PPB untuk pemeriksaan fisik, persetujuan muat untuk barang curah, atau PKB dilampiri NPPB untuk barang konsolidasi) kepada pejabat di pintu masuk Kawasan Pabean. Pejabat di pintu masuk mencocokkan nomor kemasan/peti kemas, memeriksa keutuhan segel dan mencatat hasil pengawasan; jika segel atau nomor tidak sesuai namun kemasan diizinkan masuk, pejabat mencatat pada dokumen (PPFTZ-01, NPPB, PPB atau PKB) dan menyerahkan berkas ke unit pengawasan untuk proses lanjut. Untuk barang curah terdapat tata cara muat khusus yang harus diikuti sesuai catatan persetujuan muat.

Tindak Lanjut Administratif, SPPBK, dan Penagihan

• Jika penelitian tarif/nilai atau pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan pembayaran bea keluar, pejabat menerbitkan SPPBK dan/atau Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) dan menyerahkannya kepada pejabat penagihan untuk penerbitan Surat Tagihan; pengusaha wajib melakukan pelunasan sesuai ketentuan bea keluar dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam kasus barang yang wajib memenuhi ketentuan larangan/pembatasan, pejabat dapat menerbitkan Nota Pemberitahuan Barang Larangan dan/atau Pembatasan (NPBL) dan NPPB hanya diterbitkan setelah persyaratan dipenuhi; ketidakpatuhan administratif dapat berujung pada pengembalian berkas dan penerbitan NPP.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 12 Mei 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya