PERPRES 201 TAHUN 2024

Pendahuluan

Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 menetapkan rincian penganggaran untuk pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 dan bukan merupakan perubahan atau pencabutan peraturan sebelumnya. Peraturan ini diterbitkan untuk menindaklanjuti ketentuan konsideran Menimbang yang memuat pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (11), Pasal 5 ayat (6), Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (4), Pasal 17 ayat (4), Pasal 22 ayat (6), dan Pasal 23 ayat (4) Undang?Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Peraturan ini disusun dalam konteks penetapan rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang menjadi dasar penyusunan dan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran 2025, dan diundangkan pada 30 November 2024.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Rincian Anggaran

• Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas tiga komponen utama: Anggaran Pendapatan Negara, Anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran.
• Rincian setiap komponen digunakan sebagai dasar penyusunan, penetapan, dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025.

Rincian Anggaran Pendapatan Negara

• Rincian Penerimaan Perpajakan dicantumkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
• Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak dicantumkan dalam Lampiran II yang juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Struktur Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

• Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dibagi atas Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran kementerian/lembaga dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
• Rincian anggaran untuk Bagian Anggaran kementerian/lembaga tercantum dalam Lampiran III, sedangkan rincian untuk Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara tercantum dalam Lampiran IV, kecuali untuk anggaran program pengelolaan belanja lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Lampiran Rincian Anggaran

• Beberapa rincian anggaran ditetapkan melalui lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden, antara lain Lampiran I (penerimaan perpajakan), Lampiran II (PNBP), Lampiran III (kementerian/lembaga), Lampiran IV (Bendahara Umum Negara), Lampiran V (Transfer ke Daerah, termasuk Tabel V.1 dan Tabel V.1T), Lampiran VI (pendidikan), dan Lampiran VII (pembiayaan).
• Rincian yang belum dirinci dalam Lampiran VII atau perubahan rincian lainnya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan sesuai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Presiden.

Transfer ke Daerah

• Transfer ke Daerah mencakup Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dana Desa, serta termasuk Dana Insentif Fiskal.
• Dana Alokasi Khusus terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dan hibah kepada daerah; petunjuk teknis untuk DAK Nonfisik harus ditetapkan oleh menteri teknis/pimpinan lembaga paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.
• Rincian Dana Otonomi Khusus meliputi alokasi untuk Aceh (program/kegiatan bersama provinsi dan kabupaten/kota serta alokasi provinsi dan kabupaten/kota), Dana Otonomi Khusus Papua (umum dan yang telah ditentukan penggunaannya), serta Dana Tambahan Infrastruktur untuk Papua.
• Sebagian Transfer ke Daerah yang dialokasikan untuk infrastruktur mencakup Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, DAK Fisik, dan Dana Tambahan Infrastruktur yang dilakukan melalui pencadangan; besaran pencadangan dapat direalokasi dan/atau digunakan sesuai prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
• Dana Desa difokuskan untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan rincian alokasi untuk setiap desa serta insentif desa ditetapkan oleh Menteri Keuangan; rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil menurut provinsi/kabupaten/kota juga ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Dana Insentif Fiskal

• Dana Insentif Fiskal diberikan untuk penghargaan kinerja daerah dengan rincian anggaran: Rp4.000.000.000.000 (empat triliun rupiah) untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya dan Rp2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah) untuk penghargaan kinerja tahun berjalan.
• Rincian Dana Insentif Fiskal menurut provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran V pada Tabel V.1T untuk alokasi tahun sebelumnya, sedangkan rincian untuk penghargaan kinerja tahun berjalan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Rincian Anggaran Pendidikan

• Rincian anggaran Pendidikan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
• Anggaran Pendidikan termasuk investasi pemerintah pada pos pembiayaan untuk dana abadi di bidang pendidikan, dan bentuk/skema serta cakupan bidang yang dapat dibiayai dari hasil pengelolaan dana abadi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan.

Pembiayaan Anggaran

• Rincian Pembiayaan Anggaran tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; pembiayaan yang belum dirinci dalam Lampiran VII ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
• Pergeseran rincian Pembiayaan Anggaran dan tata cara penggunaannya juga ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Perubahan dan Pergeseran Anggaran Belanja Negara

• Berbagai jenis perubahan anggaran belanja negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan, meliputi perubahan yang bersumber dari penerimaan perpajakan termasuk penggunaan saldo kas badan layanan umum; perhitungan sisa PNBP tahun sebelumnya; pinjaman termasuk pinjaman baru untuk penanggulangan bencana; serta pergeseran antarprogram dalam satu Bagian Anggaran untuk penanggulangan bencana.
• Perubahan juga mencakup penggunaan Surat Berharga Syariah Negara untuk pembiayaan kegiatan/proyek kementerian/lembaga termasuk pemanfaatan sisa dana penerbitan yang tidak terserap pada tahun 2024, pergeseran antarprogram untuk pemenuhan kebutuhan operasional dari rupiah murni, pergeseran untuk menyelesaikan restrukturisasi kementerian/lembaga, perubahan dalam rangka pembayaran tunggakan tahun sebelumnya, penambahan pagu karena peluncuran Rupiah Murni Pendamping yang tidak terserap, perubahan pembayaran subsidi berdasarkan asumsi makro dan kebijakan, perubahan kewajiban akibat penggunaan saldo anggaran lebih, realokasi anggaran bunga utang akibat perubahan komposisi instrumen pembiayaan, pergeseran antar wilayah/provinsi/kabupaten/kota untuk tugas pembantuan/urusan bersama/dekonsentrasi, serta perubahan pagu untuk pengadaan tanah proyek strategis nasional dan percepatan rehabilitasi mangrove dan pengembangan pariwisata/economi kreatif.
• Perubahan anggaran yang dimaksud meliputi penambahan atau pengurangan pagu belanja kementerian/lembaga dan/atau Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara termasuk pergeseran rincian anggarannya; tata cara pelaksanaan perubahan dan pergeseran anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan.

Perubahan Rincian Pembiayaan Pemberian Pinjaman

• Perubahan rincian Pembiayaan Anggaran yang berasal dari perubahan pagu Pemberian Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara atau Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, misalnya karena penambahan pagu akibat percepatan atau lanjutan penarikan, penambahan pagu tahun 2024 yang tidak terserap, pengurangan pagu, atau pencairan atas pemberian pinjaman luar negeri yang telah mencapai closing date.
• Tata cara perubahan pagu Pemberian Pinjaman tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan.

Dasar Penyusunan dan Pengesahan DIPA

• Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat (pada Bagian Anggaran kementerian/lembaga dan Bendahara Umum Negara), rincian Transfer ke Daerah, dan rincian Pembiayaan Anggaran menjadi dasar penyusunan dan pengesahan masing?masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025.

Pengalokasian Akibat Pemisatan dan Pembentukan Kementerian/Lembaga

• Jika terdapat kementerian/lembaga yang mengalami pemisahan (pemisatran) dan/atau kementerian/lembaga baru dibentuk, pengalokasian anggarannya harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat melalui pimpinan alat kelengkapan yang khusus menangani urusan kementerian/lembaga yang bersangkutan.
• Penyesuaian rincian alokasi anggaran akibat pemisahan atau pembentukan tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan merupakan pergeseran alokasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat serta menjadi dasar revisi DIPA.

Pengaturan Pengelolaan Keuangan Oleh Menteri Keuangan

• Dalam hal diperlukan pengaturan pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Presiden ini, ketentuan pelaksanaan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
• Pengelolaan tersebut dapat berupa pengalihan anggaran antar kementerian/lembaga, penyesuaian belanja negara secara otomatis, penyesuaian Transfer ke Daerah, dan/atau earmarking belanja dalam rangka menghadapi ancaman terhadap perekonomian dan/atau instabilitas sistem keuangan.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 30 November 2024.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya