PMK 114 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2025 mengatur perlakuan pajak penghasilan atas bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, serta harta hibahan. Peraturan ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi terkait zakat/sumbangan wajib serta sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pemberi dan dikecualikan sebagai objek PPh bagi penerima. Penerbitan dinilai perlu karena Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya (termasuk PMK Nomor 254/PMK.03/2010 dan 76/PMK.03/2011) belum sepenuhnya menampung kebutuhan, dan peraturan ini dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60/2010, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 93/2010, serta ketentuan terkait dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55/2022. Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008, 254/PMK.03/2010, 76/PMK.03/2011, dan 90/PMK.03/2020 sebagaimana tercantum dalam ketentuan penutup.

Pokok Pengaturan

Ketentuan Umum dan Definisi

• Memuat definisi kunci termasuk Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana terakhir diubah, Pajak Penghasilan, Wajib Pajak (orang pribadi atau badan termasuk pembayar, pemotong, pemungut), Penghasilan Kena Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pemberitahuan Tahunan, Tahun Pajak, Portal Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, dan Menteri sebagai penanggung jawab urusan keuangan.
• Definisi dipakai sebagai acuan penerapan hak dan kewajiban pelaporan, pembukuan, dan mekanisme elektronik yang diatur lebih lanjut dalam Bab II hingga IV.

Jenis Sumbangan dan Harta yang Dapat Dikurangkan atau Dikecualikan

• Menegaskan bahwa harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan pada prinsipnya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kecuali: (a) sumbangan untuk penanggulangan bencana nasional; (b) sumbangan penelitian dan pengembangan; (c) sumbangan fasilitas pendidikan; (d) sumbangan pembinaan olahraga; dan (e) biaya pembangunan infrastruktur sosial; serta zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib kepada lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah.
• Menerangkan bahwa penerimaan oleh pihak penerima tertentu (mis. badan amil zakat/lembaga amil zakat yang dibentuk/disahkan pemerintah, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, orang pribadi pelaku usaha mikro dan kecil, dan keluarga sedarah garis lurus satu derajat) dikecualikan sebagai objek PPh sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antar pihak.

Syarat Pengurangan bagi Pemberi

• Sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial hanya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi apabila pemberi mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan tahun pajak sebelumnya, pemberian tidak menyebabkan rugi fiskal pada tahun pemberian, didukung bukti yang sah, dan penerima memiliki NPWP kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak menurut UU PPh.
• Besaran keseluruhan yang dapat dikurangkan dibatasi maksimum 5% (lima persen) dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya; apabila pemberian menyebabkan potensi rugi fiskal, besaran yang dapat dikurangkan dibatasi hanya sebesar jumlah yang tidak menyebabkan rugi fiskal.

Bentuk, Penilaian, dan Waktu Pengakuan Sumbangan serta Biaya Infrastruktur Sosial

• Sumbangan untuk penanggulangan bencana, penelitian dan pengembangan, fasilitas pendidikan, dan pembinaan olahraga dapat berupa uang dan/atau barang; biaya pembangunan infrastruktur sosial hanya diberikan dalam bentuk sarana dan/atau prasarana, termasuk renovasi, restorasi, dan rehabilitasi.
• Penilaian: uang dinilai berdasarkan nilai nominal; barang dinilai berdasarkan nilai atau harga perolehan (jika belum disusutkan), nilai sisa buku fiskal (jika sudah disusutkan), atau harga pokok penjualan (jika produksi sendiri); biaya pembangunan infrastruktur sosial dinilai berdasarkan jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan. Waktu pengurangan: sumbangan dikurangkan pada tahun pajak saat diserahkan; biaya infrastruktur dikurangkan pada tahun pajak saat infrastruktur dapat dimanfaatkan, dan bila dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun pajak, biaya dapat dibebankan sekaligus pada tahun saat dimanfaatkan. Pemberian oleh lebih dari satu pemberi dibebankan sesuai jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan tiap pemberi, masing-masing tunduk pada batasan 5%. Lampiran huruf A memuat contoh penerapan.

Pengaturan Khusus atas Zakat dan Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib

• Zakat atas penghasilan (termasuk zakat mal sesuai ketentuan pengelolaan zakat) dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi penganut agama selain Islam yang diakui di Indonesia dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila: pembayar tidak menjadi rugi fiskal pada tahun pembayaran, pembayaran didukung bukti yang sah, dan diterima oleh badan atau lembaga yang memiliki NPWP serta dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
• Besaran yang dapat dikurangkan dibatasi paling banyak sebesar kewajiban sesuai ketentuan agama masing-masing; apabila pembayaran menyebabkan rugi fiskal, yang dikurangkan hanya sebesar jumlah yang tidak menyebabkan rugi fiskal. Pasal ini mencakup pembayaran oleh Wajib Pajak orang pribadi maupun badan, termasuk mekanisme pelaporan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai/pensiunan sebagaimana diatur.

Penetapan dan Delegasi Daftar Penerima Zakat/Sumbangan Wajib

• Menteri menetapkan daftar badan atau lembaga penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib berdasarkan usulan Menteri yang menyelenggarakan urusan agama; kewenangan tersebut didelegasikan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk penetapan daftar.
• Badan atau lembaga yang tercantum dalam daftar wajib membuat bukti pembayaran yang sah dan menyampaikan laporan tahunan kepada Direktur Jenderal Pajak; pencabutan dari daftar dapat dilakukan apabila badan/lembaga tidak memenuhi kewajiban pelaporan.

Pembukuan, Pencatatan, dan Perlakuan Penerima

• Penerimaan uang harus dicatat oleh penerima sebesar nilai nominal yang diterima; penerimaan barang dicatat sebesar nilai sisa buku fiskal sesuai pembukuan pemberi (jika pemberi wajib menyelenggarakan pembukuan) atau sebesar nilai/harga perolehan yang dikeluarkan pemberi (jika pemberi tidak wajib pembukuan).
• Biaya penyusutan atau amortisasi atas barang yang diperoleh dari bantuan, sumbangan, atau hibah tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto penerima. Lampiran huruf C memuat contoh penerapan pencatatan dan pengecualian objek PPh.

Bukti Penerimaan dan Bukti Pembayaran yang Sah

• Lembaga penerima sumbangan/infrastruktur wajib membuat bukti penerimaan yang paling sedikit memuat nomor dan tanggal bukti, NPWP atau NIK dan nama pemberi, jenis dan bentuk sumbangan, nilai, NPWP dan nama lembaga penerima, serta tanda tangan wakil lembaga penerima (Pasal 17).
• Badan/lembaga penerima zakat/sumbangan wajib membuat bukti pembayaran yang paling sedikit memuat nomor dan tanggal bukti pembayaran, NPWP atau NIK dan nama pembayar, jumlah pembayaran, nama dan NPWP penerima, serta tanda tangan petugas atau validasi pembayaran (Pasal 18).

Kewajiban Pelaporan Pihak Penerima dan Mekanisme Elektronik

• Badan penanggulangan bencana dan pihak penerima sumbangan penanggulangan bencana wajib menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran setiap triwulan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak paling lambat akhir bulan berikutnya setelah triwulan berakhir; lembaga penerima sumbangan penelitian/pengembangan, fasilitas pendidikan, pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial wajib menyampaikan laporan sekali setiap tahun secara elektronik paling lambat akhir tahun diterimanya sumbangan/biaya; contoh format tercantum dalam Lampiran huruf D.
• Badan atau lembaga penerima zakat/sumbangan wajib menyampaikan laporan tahunan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak atau komunikasi antar sistem paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya tahun; jika tidak dapat secara elektronik, pelaporan dapat dilakukan langsung atau melalui pos/ekspedisi/kurir ke Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar (Pasal 19 dan 21).

Pengawasan, Surat Teguran, Delegasi, dan Konsekuensi Tidak Melapor

• Jika pihak penerima tidak menyampaikan laporan, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat teguran dan dapat mendelegasikan penerbitan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak; setelah 14 (empat belas) hari sejak surat teguran dan penerima tetap tidak melapor, penerima dapat diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan pajak atau, dalam kasus badan/lembaga zakat, dicabut dari daftar penerima.
• Pembayaran zakat atau sumbangan yang dilakukan setelah pencabutan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto; badan atau lembaga yang dicabut dapat ditetapkan kembali setelah menyampaikan laporan. Contoh format surat teguran tercantum dalam Lampiran huruf E dan G.

Perlakuan Atas Keuntungan Karena Pengalihan Harta (Hibah/Bantuan/Sumbangan)

• Keuntungan bagi pihak pemberi akibat pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan merupakan objek PPh dan dihitung sebagai selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku fiskal (bila wajib pembukuan) atau nilai/harga perolehan (bila tidak wajib pembukuan).
• Pengecualian sebagai objek PPh berlaku sepanjang hibah/bantuan/sumbangan diberikan kepada keluarga sedarah garis lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi pelaku usaha mikro dan kecil, dan tidak ada hubungan usaha/pekerjaan/kepemilikan/penguasaan; jika ada hubungan kepemilikan namun kedua pihak merupakan badan keagamaan/pendidikan/sosial, pengecualian tetap berlaku. Pengalihan tanah/bangunan dikenai PPh sesuai ketentuan khusus yang mengatur pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Lampiran huruf C memuat contoh.

Ketentuan Peralihan dan Pencabutan Peraturan Lama

• Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, biaya penyusutan atau amortisasi atas harta barang yang diperoleh dari bantuan/sumbangan/hibah sebelum berlakunya peraturan ini tidak dapat lagi dikurangkan dari penghasilan bruto; daftar badan atau lembaga penerima zakat/sumbangan wajib yang telah ditetapkan sebelum peraturan ini dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai diterbitkannya daftar baru berdasarkan peraturan ini (Pasal 23).
• Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku PMK Nomor 245/PMK.03/2008, 254/PMK.03/2010, 76/PMK.03/2011, dan 90/PMK.03/2020 pada saat mulai berlaku (Pasal 24).

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 31 Desember 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya