PMK 22 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 ini dibuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perhubungan pada Kementerian Perhubungan. Peraturan ini mengatur tarif layanan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLU tersebut, berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan praktik bisnis yang sehat.

Pokok Pengaturan

1. Definisi Tarif Layanan
   Tarif layanan BLU bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perhubungan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan kepada pengguna layanan.

2. Jenis Tarif Layanan

   • Tarif layanan akademik, meliputi seleksi penerimaan, pendidikan dan pelatihan pembentukan, teknis, peningkatan/penjenjangan, pemutakhiran, keterampilan, dan layanan akademik lainnya.
   • Tarif layanan penunjang akademik, meliputi penggunaan fasilitas (lahan, gedung, peralatan, transportasi), layanan kesehatan, laboratorium, seminar, penelitian, teknologi informasi, perpustakaan, kekayaan intelektual, dan penjualan produk lainnya.

3. Penetapan Tarif Akademik

   • Tarif akademik merupakan batas tarif tertinggi dan dibedakan berdasarkan rumpun ilmu, kelompok teknis, dan zona wilayah.
   • Penetapan tarif mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi sehat.
   • Tarif dapat disesuaikan dengan alokasi anggaran negara dan kebutuhan operasional BLU.

4. Penetapan Tarif Penunjang Akademik

   • Tarif penggunaan fasilitas dan layanan penunjang dihitung berdasarkan biaya per unit layanan, seperti durasi pemakaian, bahan habis pakai, tenaga kerja, harga pasar setempat, dan nilai ekonomis.

5. Kerja Sama dan Kontrak
   BLU dapat melakukan kontrak kerja sama untuk layanan pendidikan dan pelatihan serta pemanfaatan aset dengan pihak lain, dengan tarif yang ditetapkan dalam kontrak sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Tarif untuk Warga Negara Asing
   Pengguna layanan asing dikenakan tarif minimal 125% dari tarif layanan yang berlaku untuk warga negara Indonesia.

7. Pemberian Tarif Khusus
   Peserta didik dan pengguna layanan tertentu dapat diberikan tarif sampai dengan nol rupiah, khususnya bagi yang berprestasi, kurang mampu, terdampak kondisi kahar, dari wilayah tertinggal, atau ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

8. Paket dan Kombinasi Tarif
   BLU dapat memberikan tarif layanan dalam bentuk paket atau kombinasi beberapa layanan dengan tarif yang dapat lebih rendah dari tarif standar.

9. Penetapan dan Pelaksanaan Tarif
   Kriteria, besaran, dan tata cara penetapan tarif dilakukan oleh Pemimpin BLU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Peralihan
    Perjanjian kerja sama dan tarif layanan yang berlaku sebelum peraturan ini tetap berlaku sampai masa berakhirnya. Tarif akademik baru berlaku untuk peserta didik mulai angkatan tahun akademik 2025/2026. Peraturan terkait tarif layanan BLU sebelumnya dicabut.

11. Lampiran Tarif
    Terdapat lampiran yang memuat batas tarif tertinggi untuk berbagai jenis layanan akademik, mulai dari seleksi penerimaan, pendidikan dan pelatihan berbagai jenjang dan rumpun ilmu, hingga layanan akademik lainnya, dengan pembagian tarif berdasarkan zona I, II, dan III.

12. Tanggal Berlaku
    Peraturan ini mulai berlaku 15 hari setelah diundangkan.