PMK 22 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menetapkan pedoman penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) serta menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024. Penerbitan peraturan ini didorong oleh kebutuhan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan DBH CHT serta perluasan penyelarasan dengan perkembangan regulasi. Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah, Pasal 10 ayat (10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025, dan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, serta untuk menyediakan pedoman teknis bagi Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait dalam perencanaan dan pelaporan DBH CHT.

Pokok Pengaturan

Ketentuan Umum

• Mendefinisikan istilah kunci seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), Rancangan Kegiatan dan Penganggaran DBH CHT (RKP DBH CHT), Laporan Realisasi Penggunaan DBH CHT (LRP DBH CHT), Sisa DBH CHT, serta istilah Bencana, Pemerintah, Menteri, Daerah, Pemerintah Daerah, dan Kepala Daerah.
• Menetapkan bahwa Sisa DBH CHT adalah selisih antara DBH CHT yang disalurkan dan realisasi penggunaan yang sesuai ketentuan selama satu periode tahun anggaran dan/atau beberapa tahun anggaran.

Kategori Program dan Kegiatan yang Didanai

• DBH CHT digunakan untuk membiayai program: (a) peningkatan kualitas bahan baku, (b) pembinaan industri, (c) pembinaan lingkungan sosial, (d) sosialisasi ketentuan di bidang cukai, (e) pemberantasan barang kena cukai ilegal, dan/atau (f) kegiatan lainnya termasuk koordinasi pengelolaan DBH CHT dan prioritas Daerah.
• Kegiatan 'lainnya' meliputi khususnya koordinasi pengelolaan DBH CHT dan kegiatan sesuai prioritas daerah yang dapat mendukung prioritas nasional atau pencapaian standar pelayanan minimal.

Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku

• Mencakup pelatihan peningkatan kualitas bahan baku, penanganan panen dan pasca panen, penerapan inovasi teknis, dan dukungan sarana/prasarana usaha pertanian, dengan pelaksanaan berpedoman pada ketentuan kementerian yang menyelenggarakan urusan pertanian dan memperhatikan capaian keluaran serta ketersediaan anggaran di Daerah.
• Dukungan sarana/prasarana dapat berupa pengadaan, pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, serta pengadaan obat-obatan, alat kesehatan, ambulans dan sarana operasional yang diperlukan bagi kegiatan terkait apabila relevan.

Program Pembinaan Industri

• Meliputi registrasi mesin pelinting sigaret, pendataan industri hasil tembakau, penyediaan/pemeliharaan fasilitas pengujian bahan baku dan produk untuk industri kecil dan menengah, fasilitasi pengujian tar dan nikotin, pembinaan SDM usaha kecil/menengah, pembentukan dan pengembangan kawasan/sentra industri hasil tembakau, serta penyediaan/pemeliharaan infrastruktur konektivitas.
• Pelaksanaan pembinaan industri berpedoman pada ketentuan kementerian yang menyelenggarakan urusan perindustrian dan dapat melibatkan koordinasi penunjukan daerah target melalui berita acara antara DJBC dan kementerian terkait, yang umumnya disusun pada tahun anggaran sebelumnya (dengan pengecualian penunjukan daerah target untuk tahun 2026).

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

• Meliputi pemberian bantuan (termasuk bantuan langsung tunai, pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau, dan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan) serta peningkatan keterampilan kerja (pelatihan, bantuan modal barang, bantuan bibit/benih/pupuk dan sarana/prasarana produksi untuk diversifikasi).
• Pelaksanaan pemberian bantuan dan peningkatan keterampilan harus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kriteria penerima, besaran bantuan, jangka waktu, jenis pelatihan, serta berpedoman pada peraturan pengelolaan keuangan daerah dan ketentuan kementerian terkait.

Program Sosialisasi Ketentuan Cukai dan Pemberantasan BKC Ilegal

• Sosialisasi ketentuan cukai mencakup penyampaian informasi kepada masyarakat/pemangku kepentingan melalui forum tatap muka, media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan; materi harus jelas, mudah dibaca, dan dominan, dengan batas anggaran sosialisasi paling tinggi 40% dari anggaran DBH CHT bidang penegakan hukum yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah.
• Pemberantasan barang kena cukai ilegal mencakup pengumpulan informasi (termasuk perjalanan dinas, sewa kendaraan, pembelian sampel), operasi bersama dengan DJBC (pembentukan satgas, honorarium, perjalanan dinas, sewa kendaraan, penyimpanan barang hasil operasi, penyelesaian hasil penindakan), penyediaan sarana pendukung sesuai daftar Lampiran, peningkatan kapasitas pelaksana setelah koordinasi dengan Menteri, dan kewenangan mandat kepada DJBC untuk menerima informasi, mengoordinasikan operasi bersama, dan peningkatan kapasitas.

Proporsi Penggunaan dan Ketentuan Alokasi

• Penganggaran DBH CHT didasarkan pada pagu alokasi tahun berjalan ditambah Sisa DBH CHT, dengan proporsi: 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 10% untuk bidang penegakan hukum, dan 40% untuk bidang kesehatan.
• Dari alokasi 50% untuk kesejahteraan masyarakat: 20% dialokasikan untuk program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, dan/atau kegiatan peningkatan keterampilan kerja; 30% untuk program pembinaan lingkungan sosial pada kegiatan pemberian bantuan; persentase dibulatkan ke satuan persen terdekat (aturan pembulatan <0,5 dibulatkan ke bawah, ?0,5 dibulatkan ke atas).
• Jika anggaran bidang penegakan hukum melebihi kebutuhan, kelebihan dapat dialihkan ke bidang kesejahteraan masyarakat dan/atau bidang kesehatan; jika anggaran bidang kesejahteraan masyarakat (khususnya untuk pemberian bantuan) melebihi kebutuhan, kelebihan dapat dialihkan ke beberapa tujuan termasuk bidang lain, kegiatan koordinasi, atau prioritas daerah.
• Kegiatan koordinasi pengelolaan DBH CHT tidak termasuk belanja modal, paling tinggi 3% dari total alokasi DBH CHT dan dibatasi paling banyak Rp1.500.000.000,00 untuk provinsi dan Rp600.000.000,00 untuk kabupaten/kota; kegiatan lain sesuai prioritas Daerah paling tinggi 6% dari total alokasi DBH CHT.
• Ketentuan khusus untuk alokasi kurang dari Rp100.000.000,00: penggunaan dapat disesuaikan proporsinya dengan kebutuhan Daerah namun tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain sesuai prioritas Daerah.

Penunjukan Koordinator dan Harmonisasi

• Kepala Daerah wajib menunjuk koordinator (organisasi perangkat daerah yang berfungsi koordinasi) untuk menyusun rencana pelaksanaan, melaksanakan penggunaan, menyusun dan menyampaikan LRP DBH CHT, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan DBH CHT.
• Gubernur bertugas melakukan harmonisasi penggunaan DBH CHT dalam satu wilayah provinsi dan mengoordinasikan pembahasan RKP DBH CHT antara bupati/wali kota dan Pemerintah serta penandatanganan berita acara hasil pembahasan.

Penyusunan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP DBH CHT)

• Kepala Daerah menyusun konsep RKP DBH CHT berdasarkan rincian alokasi provinsi/kabupaten/kota; konsep minimal memuat pagu alokasi, Sisa DBH CHT, rincian kegiatan, target keluaran, dan rincian pendanaan serta harus disesuaikan dengan klasifikasi dan nomenklatur perencanaan keuangan daerah.
• Gubernur mengoordinasikan pembahasan bersama bupati/wali kota dan kementerian/lembaga terkait paling lambat bulan November pada tahun sebelum pelaksanaan; hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara yang menjadi dasar penetapan RKP DBH CHT, kecuali untuk daerah dengan alokasi <Rp100.000.000,00 yang tidak diwajibkan menyusun konsep RKP.

Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan

• Kepala Daerah menyusun LRP DBH CHT sesuai format Lampiran dan menyampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri; bupati/wali kota juga menyampaikan LRP kepada gubernur.
• LRP terdiri atas LRP tahun sebelumnya, LRP periode I (realisasi sampai penyaluran tahap II), dan LRP periode II (realisasi sampai penyaluran tahap IV); untuk alokasi <Rp100.000.000,00 LRP tahun sebelumnya disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan Januari.

Pemantauan, Evaluasi, dan Rekonsiliasi Sisa DBH CHT

• Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pemantauan dan evaluasi atas LRP untuk menilai kepatuhan penyampaian LRP, kesesuaian proporsi alokasi, kesesuaian penggunaan untuk kegiatan tiap bidang, kesesuaian capaian keluaran antara RKP dan LRP, serta besaran Sisa DBH CHT yang tercatat di rekening kas umum Daerah.
• Rekonsiliasi Sisa DBH CHT dilakukan antara Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani pihak terkait; jika rekonsiliasi tidak dilaksanakan, Menteri melalui Dirjen Perimbangan Keuangan menghitung Sisa berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dan menyampaikan pemberitahuan paling lambat tanggal 15 Maret tahun anggaran berikutnya, dengan kewenangan yang dapat didelegasikan kepada Dirjen.

Pemutakhiran Data dan Perubahan RKP

• Kepala Daerah dapat mengajukan permohonan pemutakhiran data kepada Dirjen Perimbangan Keuangan apabila terdapat rekomendasi/temuan pengawas internal atau eksternal yang berpengaruh terhadap realisasi penggunaan DBH CHT; Dirjen berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk evaluasi dan apabila disetujui melakukan pemutakhiran data.
• Perubahan RKP DBH CHT berdasarkan Sisa atau perubahan kegiatan dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam tahun anggaran dan paling lambat bulan Oktober, dengan prosedur penyusunan konsep, pembahasan yang dikoordinasikan gubernur, berita acara, dan penetapan yang menjadi dasar perubahan penganggaran; Kepala Daerah bertanggung jawab secara formal dan materiel atas perubahan tersebut.

Relaksasi Penggunaan DBH CHT Dalam Bencana atau Keadaan Kahar

• Dalam hal terjadi Bencana atau keadaan kahar, Pemerintah dapat memberikan relaksasi penggunaan DBH CHT termasuk penyesuaian proporsi penggunaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan/atau penggunaan kegiatan lain sesuai prioritas Daerah untuk mendanai penanganan Bencana atau keadaan kahar.
• Relaksasi ditetapkan dalam keputusan Menteri dan penetapan tersebut dapat dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Ketentuan Biaya Koordinasi dan Biaya Operasional Pendukung

• Kegiatan koordinasi pengelolaan DBH CHT paling tinggi 3% dari total alokasi DBH CHT dengan batas monetari Rp1.500.000.000,00 untuk provinsi dan Rp600.000.000,00 untuk kabupaten/kota; kegiatan koordinasi tidak termasuk belanja modal.
• Lampiran menyatakan biaya operasional pendukung maksimal 10% dari masing-masing kegiatan dan mencantumkan daftar sarana pendukung pemberantasan BKC ilegal seperti kendaraan, mesin/mobile X-ray, drone, action/spy camera, GPS tracker, handy talky, repeater, teropong malam, nicotine test, jasa peta kerawanan, dan CCTV.

Lampiran, Format, dan Contoh Dokumen

• Peraturan memuat Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan berisi daftar sarana pendukung pemberantasan BKC ilegal dan contoh format notula, RKP DBH CHT, berita acara hasil pembahasan, LRP, rancangan perubahan RKP, dan format lain untuk pembahasan serta pelaporan yang harus digunakan oleh Pemerintah Daerah dan instansi terkait.
• Contoh format mencantumkan rincian unsur anggaran (pagu alokasi, sisa, rincian kegiatan, output, volume, satuan, dan pagu kegiatan) serta ketentuan bahwa kebutuhan dana dihitung sesuai standar biaya yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Ketentuan Penutup

• RKP DBH CHT tahun anggaran 2026 ditetapkan paling lama 30 hari kerja setelah Peraturan ini mulai berlaku.
• Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 24 April 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya