PMK 28 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2026 adalah Peraturan Menteri Direktorat Jenderal Pajak yang menetapkan tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dan menggantikan ketentuan sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 beserta perubahan-perubahannya hingga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2024 yang dicabut. Peraturan ini diterbitkan untuk meningkatkan akurasi dan kepastian hukum pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta menampung kebutuhan penyesuaian tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Penerbitan PMK ini juga dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17C ayat (7) dan Pasal 17D ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (KUP) dan ketentuan Pasal 16G huruf c dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 (PPN) sebagaimana telah diubah terakhir. Peraturan ini diberlakukan dalam konteks pelaksanaan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

Pokok Pengaturan

Ketentuan Umum

• Memuat definisi istilah penting seperti Wajib Pajak, Badan, Pengusaha, Pengusaha Kena Pajak, Masa Pajak, Surat Pemberitahuan, Faktur Pajak, Pajak Masukan, Nomor Transaksi Penerimaan Negara, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, dan Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1.
• Menetapkan bahwa penetapan, penelitian, dan penerbitan keputusan pengembalian pendahuluan berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dan dapat didelegasikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai ketentuan peraturan (Pasal 23).

Ruang Lingkup

• Mengatur bahwa Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak diterbitkan setelah penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dari: (a) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, (b) Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, atau (c) Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah (Pasal 2).
• Mencakup pengembalian untuk kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai sesuai jenis Wajib Pajak dan masa yang diajukan (termasuk Bagian Tahun Pajak dan Tahun Pajak).

Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu - Persyaratan Penetapan

• Kriteria penetapan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu meliputi: tepat waktu menyampaikan SPT (detail diatur), tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali yang mendapat izin menunda/angsuran, laporan keuangan diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut, dan tidak pernah dipidana di bidang perpajakan selama 5 tahun terakhir (Pasal 3 ayat 2).
• Persyaratan teknis laporan diaudit mensyaratkan lampiran laporan pada SPT Tahunan, pendapat unqualified (bukan modified unqualified), bukan restatement terkait koreksi/manipulasi, tanggapan atas permintaan penjelasan minimal 3 bulan sebelum penetapan, koreksi fiskal tidak lebih dari 5% berdasarkan pemeriksaan 3 tahun terakhir, serta akuntan publik tidak melampaui batas waktu pemberian jasa audit 5 tahun (Pasal 3 ayat 5 dan 6).

Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu - Prosedur Penetapan

• Permohonan penetapan diajukan secara elektronik melalui portal Wajib Pajak paling lambat tanggal 10 Januari; jika tidak dapat elektronik, dapat disampaikan langsung atau melalui pos/ekspedisi/kurir ke unit yang ditetapkan (Pasal 4 ayat 1-2).
• Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian dan menerbitkan keputusan penetapan atau pemberitahuan penolakan paling lama 30 hari kerja setelah permohonan diterima; jika tidak ada keputusan dalam jangka waktu tersebut, permohonan dianggap dikabulkan dan keputusan diterbitkan (Pasal 4 ayat 3-5).

Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu - Pencabutan Penetapan

• Pencabutan penetapan dilakukan apabila Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Tahunan atau Masa (kriteria rincian: 2 Masa berturut-turut, 3 Masa dalam 1 tahun kalender, atau melewati batas pada Masa berikutnya), memiliki utang pajak saat jatuh tempo kecuali yang mendapat izin, terlambat pembayaran angsuran/penundaan, perubahan/penyajian laporan keuangan yang tidak memenuhi syarat audit, koreksi fiskal >5% untuk 3 tahun terakhir, atau terjadi pemeriksaan bukti permulaan terbuka/penyidikan pidana setelah penetapan (Pasal 5 ayat 2).
• Pencabutan ditetapkan dengan keputusan yang diberitahukan kepada Wajib Pajak; Wajib Pajak yang dicabut dapat mengajukan kembali permohonan sesuai ketentuan (Pasal 5 ayat 3-4).

Permohonan Pengembalian dan Penelitian Untuk Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu

• Permohonan pengembalian pendahuluan diajukan dengan mengisi kolom pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan untuk Masa Pajak sejak penetapan berlaku, atau untuk Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak sejak penetapan (Pasal 6 ayat 1-3).
• Penelitian kewajiban formal mencakup: penetapan masih berlaku, ketepatan penyampaian SPT Tahunan dan Masa (dengan batas toleransi keterlambatan: tidak >3 Masa per jenis pajak dan tidak berturut-turut serta tidak lewat batas penyampaian Masa berikutnya), tidak memiliki tunggakan kecuali diizinkan, tidak sedang diperiksa untuk Masa yang diajukan, laporan keuangan diaudit wajar tanpa pengecualian, dan tidak sedang pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan setelah penetapan (Pasal 6 ayat 4-5 dan ayat 9-11).
• Jika kewajiban formal tidak terpenuhi, pengembalian pendahuluan tidak diberikan dan dapat berakibat pencabutan penetapan (Pasal 6 ayat 5-6).

Penelitian Substantif Surat Pemberitahuan dan Bukti

• Penelitian Surat Pemberitahuan meliputi verifikasi kebenaran penulisan/penghitungan (cek operasi aritmetika), bukti pemotongan/pemungutan/Pembayaran PPh (harus diterbitkan melalui sistem administrasi DJP atau tervalidasi), dan Pajak Masukan (harus tercantum pada Faktur Pajak yang dilaporkan/ dokumen setara, atau divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara untuk pembayaran sendiri) (Pasal 6 ayat 7-13 dan Pasal 10 ayat 2-5).
• Validasi dokumen impor mensyaratkan pertukaran elektronik dengan DJP atau pengunggahan yang mencantumkan NTPN, dan dokumen penetapan bea masuk/cukai/pajak harus mencantumkan NTPN serta tercatat dalam sistem DJBC sebagai syarat pengakuan Pajak Masukan (Pasal 6 ayat 10 dan Pasal 10 ayat 5).

Penghitungan Kelebihan Pembayaran Pajak

• Bukti pemotongan/pemungutan atau pembayaran PPh yang tidak memenuhi ketentuan validasi atau telah dikreditkan/ dilaporkan secara tidak memenuhi syarat tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak (Pasal 6 ayat 12 dan Pasal 10 ayat 7).
• Pajak Masukan yang tidak memenuhi ketentuan validasi atau telah/dapat dikreditkan namun tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak (Pasal 6 ayat 13 dan Pasal 10 ayat 8).

Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan

• Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak apabila penelitian formal dan substansif menunjukkan Wajib Pajak memenuhi syarat dan terdapat kelebihan pembayaran; jika tidak, diterbitkan pemberitahuan penolakan (Pasal 7 ayat 1).
• Batas waktu penerbitan berbeda menurut kategori: untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu Pasal 7 menetapkan paling lama 3 bulan untuk Pajak Penghasilan dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima; untuk Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu batas paling lama 15 hari kerja untuk PPh orang pribadi, 1 bulan untuk PPh badan, dan 1 bulan untuk PPN (Pasal 7 ayat 2; Pasal 11 ayat 2); untuk Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima (Pasal 17 ayat 2).
• Jika batas waktu penerbitan terlampaui tanpa keputusan atau pemberitahuan, permohonan dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat Keputusan setelah jangka waktu tersebut berakhir (Pasal 7 ayat 3; Pasal 11 ayat 3; Pasal 17 ayat 3).

Selisih Jumlah Pengembalian dan Permohonan Kembali

• Jika jumlah kelebihan pada Surat Keputusan tidak sama dengan jumlah dalam permohonan, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan atas selisih melalui surat tersendiri dengan syarat bahwa DJP belum memulai pemeriksaan atas Masa/Bagian/Tahun Pajak terkait atau pemeriksaan bukti permulaan terbuka, dan permohonan disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan (Pasal 8 ayat 1 dan Pasal 12 ayat 1 dan Pasal 18 ayat 1).
• Permohonan untuk selisih harus disampaikan secara elektronik melalui portal Wajib Pajak; jika tidak memungkinkan, dapat disampaikan langsung atau melalui pos/ekspedisi/kurir ke unit yang ditetapkan (Pasal 8 ayat 2-3; Pasal 12 ayat 2-3; Pasal 18 ayat 2-3).

Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu - Kriteria dan Prosedur

• Kategori ini meliputi: (a) orang pribadi tidak menjalankan usaha/pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan PPh lebih bayar; (b) orang pribadi berusaha/pekerjaan bebas dengan lebih bayar paling banyak Rp100.000.000,00 per Bagian Tahun/Tahun Pajak; (c) Badan dengan peredaran usaha di atas Rp0 sampai Rp50.000.000.000,00 dan lebih bayar paling banyak Rp1.000.000.000,00; dan (d) Pengusaha Kena Pajak dengan jumlah penyerahan di atas Rp0 sampai Rp4.200.000.000,00 dan lebih bayar paling banyak Rp1.000.000.000,00 untuk suatu Masa Pajak (Pasal 9 ayat 2).
• Permohonan dan penelitian substansif mengikuti ketentuan Pasal 10-12; hasil penelitian digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan dan tenggat waktu khusus berlaku seperti disebutkan untuk kategori ini (Pasal 10-12).

Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah - Definisi, Persyaratan, dan Persentase Kegiatan

• Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah mencakup daftar kategori spesifik seperti perusahaan tercatat di bursa, BUMN/BUMD, mitra utama kepabeanan, operator ekonomi bersertifikat, pabrikan dengan tempat produksi, pedagang besar farmasi (dengan sertifikat distribusi dan sertifikat cara distribusi obat yang baik), distributor alat kesehatan (dengan sertifikat terkait), atau perusahaan dimiliki langsung BUMN dengan kepemilikan >50% pada laporan keuangan konsolidasian (Pasal 13 ayat 2).
• Syarat penetapan meliputi: tepat waktu menyampaikan SPT Masa PPN selama 12 bulan terakhir, tidak sedang diperiksa bukti permulaan terbuka/penyidikan, dan tidak pernah dipidana di bidang perpajakan selama 5 tahun terakhir; permohonan diajukan elektronik dan keputusan harus diterbitkan paling lama 15 hari kerja setelah permohonan lengkap atau dianggap dikabulkan jika tidak diputuskan sesuai jangka waktu (Pasal 13 ayat 4; Pasal 14 ayat 1, 4-7).
• Penelitian pemenuhan kegiatan tertentu mensyaratkan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah melakukan kegiatan tertentu minimal 80% dari total nilai kombinasi penyerahan domestik (kecuali fasilitas tertentu) dan ekspor sebagaimana dirinci (Pasal 16 ayat 5).

Penelitian, Pembatalan, dan Pemeriksaan Susulan

• Direktur Jenderal Pajak dapat membatalkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak jika terdapat informasi tentang pemeriksaan bukti permulaan terbuka atau penyidikan tindak pidana pajak sepanjang belum diterbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak; pembatalan disertai pembatalan surat keputusan pengembalian jika SK pengembalian telah diterbitkan (Pasal 21 ayat 1-2).
• DJP dapat melakukan pemeriksaan atas Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, yang memenuhi persyaratan tertentu, atau Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang telah memperoleh pengembalian pendahuluan dan dapat menerbitkan surat ketetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan pemeriksaan perpajakan (Pasal 22).

Delegasi, Format Dokumen, dan Lampiran

• DJP melimpahkan kewenangan delegasi kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk pelaksanaan sejumlah ketentuan operasional termasuk penelitian, penetapan, pencabutan, dan penerbitan Surat Keputusan sebagaimana dirinci dalam Pasal 23.
• Peraturan menetapkan contoh format dokumen yang wajib/opsional berupa permohonan, surat keputusan penetapan/pencabutan, surat pemberitahuan penolakan, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk berbagai kategori Wajib Pajak, serta contoh penghitungan pemenuhan kegiatan tertentu bagi PKP berisiko rendah yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan (Pasal 24 dan Lampiran).

Ketentuan Peralihan dan Pencabutan Peraturan Sebelumnya

• Saat PMK ini mulai berlaku, keputusan penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang diterbitkan berdasarkan PMK Nomor 39/PMK.03/2018 beserta perubahan sampai PMK 119/2024 dinyatakan tidak berlaku; Wajib Pajak yang penetapannya dinyatakan tidak berlaku dapat mengajukan kembali permohonan pada 1-10 Juni 2026 untuk penetapan baru dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak permohonan (Pasal 25 huruf a-b).
• Permohonan pengembalian pendahuluan yang disampaikan sebelum berlakunya PMK dan belum diterbitkan surat perintah membayar diselesaikan berdasarkan ketentuan PMK ini, sedangkan permohonan Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dan PKP berisiko rendah yang disampaikan sebelum berlakunya PMK diselesaikan berdasarkan ketentuan PMK lama sebagaimana tercantum secara rinci pada Pasal 25 huruf c-d; PMK 39/2018 dan perubahan-perubahannya (117/2019, 209/2021, 119/2024) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Pasal 26).

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya