PMK 47 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2026 merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah. Perubahan ini diterbitkan untuk menindaklanjuti ketentuan Undang?Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 dan memberikan kepastian pengaturan pembentukan dana abadi daerah serta pengalokasian dana abadi daerah dalam APBD atau perubahannya. Dalam konsideran dinyatakan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2024 belum mengatur pembentukan dana abadi daerah khususnya untuk Daerah Istimewa Yogyakarta serta perlu penyesuaian pengalokasian dalam APBD, sehingga perlu dilakukan perubahan. Peraturan ini disusun dalam konteks harmonisasi kebijakan fiskal dan pelaksanaan alokasi dana daerah sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan terkait.

Pokok Pengaturan

Kriteria Pembentukan Dana Abadi Daerah

• Daerah yang akan membentuk Dana Abadi Daerah (DAD) harus memenuhi dua kriteria kumulatif: memiliki Kapasitas Fiskal Daerah yang tinggi atau sangat tinggi, dan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar publik telah terpenuhi.
• Kapasitas Fiskal Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri yang menetapkan peta Kapasitas Fiskal Daerah minimal pada tahun berkenaan; pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik ditandai dengan capaian standar pelayanan minimal (SPM) dengan kategori tuntas pratama.
• Data capaian SPM bersumber dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan/atau kementerian/lembaga terkait; apabila data tersebut belum tersedia, kriteria pemenuhan menggunakan data indeks pelayanan publik dengan kategori minimal sedang.
• Urusan Pemerintahan wajib yang menjadi acuan adalah urusan yang digunakan dalam penghitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan.
• Kriteria pembentukan DAD sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi daerah yang memiliki otonomi khusus dan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan.

Tahap Penetapan Dan Pengalokasian Dalam APBD

• Tahap penetapan sebagaimana bagian dari prosedur pembentukan DAD terdiri atas penetapan Peraturan Daerah (Perda) mengenai DAD dan pengalokasian DAD dalam APBD atau perubahannya apabila Menteri telah memberikan persetujuan pembentukan DAD.
• Perda tentang DAD harus ditetapkan sebelum dilakukannya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda mengenai APBD atau perubahannya yang mengalokasikan DAD sebagai pengeluaran pembiayaan, sehingga pengalokasian dalam dokumen APBD baru dapat dilakukan setelah Perda ditetapkan.

Penarikan Pokok DAD Dan Penganggaran Pengembalian

• Berdasarkan persetujuan penarikan pokok DAD (merujuk pada ketentuan persetujuan penarikan pokok dalam ketentuan terkait), Pemerintah Daerah wajib menganggarkan penerimaan pembiayaan dalam APBD pada tahun anggaran berjalan atau pada tahun anggaran berikutnya untuk mencatat penarikan tersebut.
• Daerah wajib mengembalikan penarikan pokok DAD setelah berakhirnya kondisi darurat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, sehingga pengembalian tunduk pada kemampuan fiskal daerah dan harus dicatat dalam penganggaran daerah.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 14 Juli 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya