PMK 51 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2026 tentang Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.04/2019. Peraturan ini diterbitkan untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan kepabeanan serta lebih menjamin pengamanan hak negara terkait pengangkutan barang impor atau ekspor yang diangkut terus atau diangkut lanjut. Penerbitan juga dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10A ayat (9) dan Pasal 11A ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Ketentuan ini mengatur tata cara pemberitahuan, penimbunan, pembongkaran/pemuatan, pengangkutan multimoda, pengawasan, serta mekanisme PLP dan relokasi antar TPS.

Pokok Pengaturan

Definisi Dan Ruang Lingkup

• Menetapkan istilah kunci termasuk Daerah Pabean, Kawasan Pabean, TPS, TPS Pusat Distribusi, Pengangkut, Sarana Pengangkut, Barang Diangkut Terus (tanpa pembongkaran) dan Barang Diangkut Lanjut (dengan pembongkaran), SKP, PDE, Inward Manifest dan Outward Manifest untuk membatasi penerapan aturan dalam Peraturan Menteri ini.
• Ruang lingkup mencakup pemasukan barang impor atau barang ekspor ke Kawasan Pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanjut, penimbunan di TPS atau TPS Pusat Distribusi, pengeluaran dari Kawasan Pabean, pengangkutan multimoda, pengangkutan darat, PLP antar TPS dalam satu wilayah pengawasan, serta ketentuan khusus di Kawasan Bebas.

Pemberitahuan Pabean (Inward Dan Outward Manifest)

• Pemasukan ke Kawasan Pabean wajib diberitahukan melalui Inward Manifest yang dibuat rinci dalam pos-pos dan dikelompokkan terpisah (barang impor/ekspor yang diangkut lanjut/terus) berdasarkan bill of lading, airway bill, atau dokumen pengangkutan lainnya.
• Pengeluaran wajib diberitahukan melalui Outward Manifest yang juga dibuat rinci dalam pos-pos; pos Outward Manifest harus memuat nomor dan tanggal pendaftaran serta nomor pos dan subpos Inward Manifest, dan Outward Manifest yang telah mendapatkan nomor dan tanggal merupakan persetujuan pengeluaran untuk diangkut terus atau diangkut lanjut.

Penimbunan Di TPS Dan TPS Pusat Distribusi

• Barang dapat ditimbun di TPS, TPS Pusat Distribusi, atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS atas izin Kepala Kantor Pabean, dengan penetapan TPS Pusat Distribusi dilakukan sesuai ketentuan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara.
• TPS Pusat Distribusi difungsikan khusus untuk menimbun barang impor atau ekspor yang akan diangkut lanjut dan pengusaha TPS bertanggung jawab atas ketaatan serta kewajiban bea masuk, cukai, dan/atau pajak bila mengeluarkan barang untuk diangkut ke TPS lain.

Pengangkutan Suku Cadang Untuk Perbaikan (Angkut Lanjut Suku Cadang)

• Suku cadang untuk perbaikan sarana pengangkut yang tidak dipergunakan untuk pengangkutan dalam Daerah Pabean dapat diselesaikan lewat mekanisme angkut lanjut; pengangkut harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean disertai daftar barang dan dokumen pengangkutan.
• Kepala Kantor Pabean meneliti kelengkapan, trayek, dan keberadaan sarana, lalu menerbitkan surat persetujuan atau surat penolakan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap; surat persetujuan juga berlaku sebagai izin pembongkaran di luar Kawasan Pabean bila relevan.

Pembongkaran Dan Pemuatan Di Luar Kawasan Pabean

• Pembongkaran/pemuatan untuk diangkut lanjut wajib dilaksanakan di Kawasan Pabean, namun dapat dilakukan di luar Kawasan Pabean pada pelabuhan transit/tujuan atau dalam kondisi tertentu untuk barang ekspor sesuai ketentuan yang mengutamakan optimalisasi pelayanan dan pengawasan.
• Permohonan pembongkaran/pemuatan di luar Kawasan Pabean diajukan melalui SKP beserta dokumen pengangkutan; Kepala Kantor Pabean menerbitkan persetujuan atau penolakan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan lengkap, dan persetujuan juga berfungsi sebagai dokumen pemasukan atau pengeluaran atau izin penimbunan di tempat lain.

Pengangkutan Multimoda dan Kontrak Pengangkutan

• Pengangkutan untuk diangkut lanjut dapat menggunakan lebih dari satu moda transportasi, termasuk Angkutan Multimoda atau kombinasi bukan multimoda, dengan bukti kontrak pengangkutan berupa bill of lading, airway bill, atau dokumen lain.
• Kontrak minimal harus memuat rute perjalanan, moda transportasi yang digunakan, dan lokasi angkut lanjut sebagai elemen data wajib.

Pengawasan, Rekonsiliasi, Dan Pertukaran Informasi

• Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengawasan atas angkut terus/lanjut dengan mekanisme rekonsiliasi pemasukan dan pengeluaran melalui SKP serta penggunaan tanda pengaman untuk pengangkutan darat; rekonsiliasi di Kantor Pabean Asal meneliti kesesuaian uraian elemen data Outward dengan Inward dan menutup pos Inward setelah cocok.
• SKP di Kantor Pabean Tujuan melakukan rekonsiliasi untuk meneliti kesesuaian Inward dengan Outward pada Kantor Asal, menyampaikan hasil rekonsiliasi ke Kantor Asal; apabila hasil rekonsiliasi tidak diterima dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberangkatan sarana pengangkut, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Asal wajib melakukan konfirmasi ke Pengangkut dan Kantor Pabean Tujuan dan menindaklanjuti.

Pengangkutan Dengan Moda Transportasi Darat

• Pengangkutan darat dapat menggunakan kereta api atau sarana pengangkut jalan raya; untuk sarana jalan raya pengawasan pabean dilakukan dengan pemasangan tanda pengaman berupa sistem pengamanan berbasis elektronik.
• Jika sistem pengamanan elektronik belum tersedia atau mengalami gangguan, pengamanan manual dapat dilakukan atas persetujuan Kepala Kantor Pabean dan apabila atas barang impor pengamanan manual disertai penyerahan jaminan atau pengawalan; jaminan dapat berupa tunai, bank, asuransi, atau lembaga penjamin.

Jaminan, Pengembalian, Dan Pencairan

• Jumlah jaminan tunai ditetapkan sebesar bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor yang terutang dan jaminan dikembalikan setelah barang impor sampai di pelabuhan tujuan.
• Jaminan dapat dicairkan apabila barang impor tidak sampai di pelabuhan atau bandar udara tujuan atau sampai dalam keadaan tidak lengkap, dan ketentuan penyerahan, pengembalian, pencairan, serta klaim jaminan mengikuti peraturan mengenai jaminan dalam kegiatan kepabeanan dan cukai.

Pemindahan Lokasi Penimbunan (PLP) Antar TPS

• PLP dapat dilakukan ke TPS lain dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pabean dengan alasan terbatas seperti tingkat penggunaan lapangan/gudang melewati standar, kebutuhan tempat khusus (konsolidasi, barang berbahaya, instalasi khusus), pengurusan oleh freight forwarder atau penyelenggara pos di TPS lain, pelayanan rush handling, barang pos khusus, pelekatan pita cukai, berakhirnya atau pencabutan penetapan TPS, atau pertimbangan stagnasi/darurat berdasarkan masukan pengusaha TPS.
• PLP tidak dapat dilakukan bila barang telah diajukan pemberitahuan pengeluaran dari Kawasan Pabean atau merupakan barang wajib tindakan karantina pada kondisi FCL dengan data identitas peti kemas diterima; ketentuan ini dikecualikan untuk PLP karena alasan tertentu (mis. huruf c, e, g, h).

Prosedur Permohonan, Penelitian, Dan Batas Waktu PLP

• Pengusaha TPS asal mengajukan permohonan PLP melalui SKP atau Pejabat Bea dan Cukai dengan alasan; permohonan tertentu dapat diajukan juga oleh Pengusaha TPS tujuan.
• SKP atau pejabat manifes meneliti pemenuhan ketentuan PLP, kelengkapan data, dan risiko pelayanan/pengawasan; keputusan diberikan paling lama 3 (tiga) jam kerja jika pengajuan dan penelitian melalui SKP atau paling lama 1 (satu) hari kerja jika pengajuan disampaikan dalam bentuk data elektronik atau tulisan, sejak permohonan lengkap, dan persetujuan dapat diterbitkan otomatis oleh SKP atau dicatat/manual jika diperlukan.

Pelaksanaan, Pengawasan, Dan Batas Waktu Pelaksanaan PLP

• PLP dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dan pengangkutan dilakukan di bawah pengawasan pabean dengan pemasangan tanda pengaman elektronik; jika sistem elektronik terganggu, pengamanan manual dapat diberlakukan.
• Barang yang mendapat persetujuan PLP wajib dipindahkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak persetujuan, dan persetujuan PLP dapat dibatalkan apabila barang telah diajukan pemberitahuan pengeluaran, dilakukan penegahan, tidak dipindahkan dalam 3 hari kerja, telah dikeluarkan dengan SPPB, atau alasan lain menurut Kepala Kantor; pembatalan dapat bersifat seluruh atau sebagian kemasan/peti kemas dalam satu dokumen pengangkutan.

Batasan Frekuensi PLP Dan Tanggung Jawab Pengusaha TPS

• Secara umum barang dapat dilakukan PLP ke TPS lain hanya 1 (satu) kali, kecuali untuk barang yang mendapat persetujuan ekspor kembali, PLP karena keadaan darurat, TPS yang penetapannya berakhir/dicabut, atau alasan lain atas pertimbangan Kepala Kantor.
• Pengusaha TPS asal dan/atau yang melakukan PLP bertanggung jawab atas bea masuk, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan pajak dalam hal terdapat kewajiban pelunasan akibat barang yang diangkut tidak sampai di TPS tujuan.

Pengangkutan Barang Asal Daerah Pabean Melalui Luar Daerah Pabean

• Barang asal Daerah Pabean boleh diangkut ke tempat lain dalam Daerah Pabean melalui luar Daerah Pabean setelah Pengangkut menyampaikan Pemberitahuan Pabean pengangkutan melalui SKP atau kepada pejabat manifes di Kantor Pabean Asal; SKP/pejabat melakukan penelitian dan memberikan nomor pendaftaran.
• Terhadap pengangkutan ini dilakukan penyegelan kemasan/peti kemas/ruang penyimpanan dan pengawasan pemuatan berdasarkan manajemen risiko; pejabat berwenang melakukan pemeriksaan fisik dan menggunakan alat pemindai, serta manajemen risiko didasarkan pada profil pengangkut, komoditas, frekuensi, dan data/informasi lain.

Sistem Elektronik, Pertukaran Data, Dan Ketentuan Kontinjensi

• Penyampaian pemberitahuan dan respons (Inward/Outward Manifest, permohonan angkut lanjut, pembongkaran/pemuatan luar Kawasan, pemberitahuan pengeluaran ke TPS lain, permohonan PLP, dan pemberitahuan pengangkutan barang asal Daerah Pabean) dilaksanakan melalui SKP atau dapat melalui Sistem Indonesia National Single Window dan PDE.
• Jika SKP belum tersedia atau mengalami gangguan operasional, pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara manual berupa tulisan di atas formulir atau melalui media penyimpanan data elektronik, dan SKP dapat otomatis menerbitkan persetujuan jika memenuhi syarat.

Kawasan Bebas Dan Perjanjian Internasional

• Pengeluaran barang dari Kawasan Pabean atau tempat lain di Kawasan Bebas untuk diangkut terus/lanjut atau diangkut ke TPS di Kawasan Pabean lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
• Angkut terus atau angkut lanjut juga dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan perjanjian atau kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya