PMK 62 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan pengaturan insentif impor kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, menyempurnakan terjemahan bahasa asing dalam sistem klasifikasi barang, dan menyesuaikan tarif bea masuk atas produk teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan peraturan terkait.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Tarif Bea Masuk Kendaraan Bermotor Listrik

   • Impor kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan yang termasuk dalam pos tarif tertentu diberikan tarif bea masuk 0% sampai 31 Desember 2025.
   • Pemanfaatan tarif ini hanya untuk pelaku usaha yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2023 dan Perubahannya Nomor 1 Tahun 2024.
   • Importir wajib melampirkan surat persetujuan pemanfaatan insentif dan mencantumkan kode fasilitas dalam dokumen pemberitahuan impor.
   • Validasi dilakukan melalui Sistem Indonesia National Single Window, dengan mekanisme pemotongan kuota dan penelitian manual jika diperlukan.

2. Penyempurnaan Terjemahan Bahasa Asing

   • Terjemahan bahasa asing pada catatan bagian, bab, subpos, dan pos tarif di beberapa bagian sistem klasifikasi barang diperbaiki untuk menghindari penafsiran berbeda.

3. Penyesuaian Tarif Bea Masuk Produk Teknologi Informasi dan Komunikasi

   • Tarif bea masuk atas beberapa produk industri teknologi informasi dan komunikasi disesuaikan sesuai perkembangan teknologi dan perjanjian internasional.

4. Ketentuan Umum Klasifikasi Barang

   • Lampiran berisi ketentuan umum untuk menginterpretasi Harmonized System (KUMHS) dan daftar pos tarif beserta tarif bea masuk yang berlaku, sebagian besar tetap tidak berubah.
   • Pengaturan khusus untuk industri alat transportasi, termasuk ketentuan impor kendaraan bermotor dan komponennya, diatur sesuai peraturan Menteri Perindustrian terkait.
   • Ketentuan tata laksana impor barang untuk industri galangan kapal diatur dengan skema khusus dan persyaratan verifikasi industri.

5. Berlakunya Peraturan

   • Peraturan ini mulai berlaku 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

Struktur Klasifikasi dan Tarif

• Lampiran III memuat struktur klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor secara rinci berdasarkan kode HS dan uraian barang.
• Sebagian besar tarif bea masuk ditetapkan tetap (tidak berubah) sesuai dengan ketentuan sebelumnya, kecuali untuk beberapa pos tarif tertentu yang mengalami perubahan sesuai dengan penyesuaian dalam peraturan ini.

Peraturan ini mengatur secara rinci klasifikasi barang impor dan tarif bea masuk yang dikenakan, dengan fokus pada insentif untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan penyesuaian tarif produk teknologi informasi.