PMK 72 TAHUN 2025

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini dibuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas penciptaan lapangan kerja melalui paket kebijakan ekonomi 2025, khususnya dengan memperluas fasilitas fiskal berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah untuk sektor pariwisata. Peraturan ini mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 agar menyesuaikan kebijakan perpajakan sesuai kebutuhan stimulus ekonomi tahun anggaran 2025.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Perubahan Ketentuan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

   • Penghasilan pegawai tertentu dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu diberikan insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah atas seluruh penghasilan bruto tahun 2025.
   • Pemberi kerja yang berhak adalah yang bergerak di bidang industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata dengan kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) tertentu.
   • Insentif diberikan untuk masa pajak Januari-Desember 2025 untuk industri selain pariwisata, dan Oktober-Desember 2025 untuk sektor pariwisata.

2. Persyaratan Pemberi Kerja

   • Harus melakukan kegiatan usaha pada bidang industri yang disebutkan dan memiliki KLU sesuai lampiran.
   • KLU merupakan kode utama yang tercantum dalam basis data administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

3. Mekanisme dan Tata Cara Pemberian Insentif

   • PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah harus dibayarkan tunai oleh pemberi kerja saat pembayaran penghasilan kepada pegawai.
   • Pembayaran tunai ini tidak dianggap sebagai penghasilan kena pajak bagi pegawai.
   • Pemberi kerja wajib membuat bukti pemotongan yang mencantumkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah.
   • Kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah tidak dikembalikan kepada pegawai, kecuali untuk pegawai tertentu di sektor pariwisata yang dapat dikembalikan sesuai ketentuan.
   • Kelebihan pembayaran yang berasal dari PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah tidak dapat dikembalikan atau dikompensasikan, kecuali untuk pemberi kerja di sektor pariwisata yang dapat mengkompensasikan bagian yang tidak ditanggung pemerintah dengan syarat tertentu.

4. Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

   • Rinciannya mencakup berbagai sub-sektor industri alas kaki, tekstil, furnitur, kulit, dan sektor pariwisata seperti hotel, restoran, agen perjalanan, jasa pariwisata, hiburan, dan olahraga.
   • KLU ini menjadi dasar pemberian insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah.

5. Contoh Penghitungan dan Tata Cara Pelaporan

   • Disediakan contoh penghitungan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk berbagai kasus pegawai dengan status dan penghasilan berbeda.
   • Termasuk contoh penghitungan lebih bayar, pengembalian kelebihan pemotongan, dan kompensasi oleh pemberi kerja.
   • Disediakan format kertas kerja penghitungan lebih bayar dan bukti pemotongan tambahan untuk pelaporan dan administrasi perpajakan.

6. Ketentuan Lain

   • Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
   • Pemberi kerja wajib membuat bukti pemotongan dan laporan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Peraturan ini bertujuan memberikan stimulus fiskal melalui pengurangan beban pajak penghasilan pegawai di sektor-sektor strategis guna mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025.