PMK 8 TAHUN 2026

PMK 8 TAHUN 2026 - Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan | JDIH Kementerian Keuangan

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2026 adalah Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 mengenai rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan kejelasan pelaksanaan penyampaian serta penghimpunan data oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, termasuk menambahkan ketentuan pemberitahuan pemanfaatan data dan pengaturan penghimpunan apabila data tidak mencukupi. Perubahan juga dilakukan untuk menyesuaikan rincian jenis data sesuai kebutuhan Direktorat Jenderal Pajak dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012.

Pokok Pengaturan

Definisi, Ruang Lingkup, Dan Kewajiban Penyampaian Data

Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak; data dan informasi didefinisikan sebagai kumpulan angka, huruf, kata, dan/atau citra dalam bentuk surat, dokumen, buku, atau catatan yang dapat memberikan petunjuk mengenai penghasilan dan/atau kekayaan orang pribadi atau badan.
Rincian jenis data dan informasi harus disampaikan secara berkala sesuai jadwal yang ditentukan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; ketentuan Pasal 1 diubah sehingga memuat ketentuan pemberitahuan oleh Direktur Jenderal Pajak (Pasal 1 ayat (6)) dan penghapusan ayat (8) dan (9).

Pemberitahuan Pemanfaatan Data

Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan kepada instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain mengenai laporan atas pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) (Pasal 5A ayat (1)).
Pemberitahuan dilakukan melalui surat pemberitahuan pemanfaatan data dan informasi yang dibuat sesuai contoh format yang tercantum dalam Lampiran, dan disampaikan sebagaimana diatur dalam Lampiran.

Penghimpunan Data Tambahan Jika Data Tidak Mencukupi

Dalam hal data dan informasi yang diterima tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi tambahan yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan peristiwa yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (Pasal 5B ayat (1)).
Penghimpunan dilakukan melalui surat permintaan data dan informasi kepada pimpinan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain; surat permintaan paling sedikit memuat: (a) data dan informasi yang diminta, (b) format dan bentuk pemberian data dan informasi, dan (c) alasan permintaan (Pasal 5B ayat (4)).
Surat permintaan dapat disampaikan secara online, melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir, dan/atau secara langsung, serta dibuat sesuai contoh format dalam Lampiran (Pasal 5B ayat (5)-(6)).
Berdasarkan surat permintaan, penerima wajib memberikan data dan informasi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan tersebut, dan penyampaian dilakukan secara online atau secara langsung kepada Direktur Jenderal Pajak (Pasal 5B ayat (7)-(8)).

Delegasi/Mandat Kewenangan Pengelolaan Data

Direktur Jenderal Pajak dapat melimpahkan kewenangan dalam bentuk mandat untuk menyampaikan pemberitahuan mengenai laporan pemanfaatan data dan informasi serta untuk menghimpun data dan informasi kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 5C ayat (1)).
Pejabat yang dapat menerima mandat meliputi pejabat pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang data dan informasi perpajakan dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 5C ayat (2)).

Lampiran: Daftar Instansi, Rincian Jenis Data, Bentuk, Cara, Dan Jadwal Penyampaian

Lampiran Peraturan Menteri ini diubah dan memuat daftar instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain beserta rincian jenis data dan informasi, deskripsi elemen data, bentuk data, cara penyampaian, penyampaian pertama kali, dan jadwal penyampaian; Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini (Pasal I angka 3).
Lampiran mencantumkan format penyampaian (mis. Elektronik Online, Softcopy, Akses melalui sistem informasi milik instansi) dan frekuensi penyampaian untuk masing?masing entitas, dengan contoh konkret seperti: Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal - Buku Makro Kebijakan Fiskal pertama 1 Mei 2013 dan triwulanan; Direktorat Jenderal Anggaran - data PAGU pertama 1 Mei 2013 dan bulanan; Direktorat Jenderal Bea dan Cukai - Data Pemberitahuan Pabean Impor pertama 1 Mei 2013 dan bulanan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya); Direktorat Jenderal Kekayaan Negara - Data Pemenang Lelang (E?Auction) pertama 31 Maret 2016 dan penyampaian bulanan; Direktorat Jenderal Perbendaharaan - Data MPN pertama 1 Mei 2013 dan penyampaian semesteran; Direktorat Jenderal Imigrasi - Data Pembuatan Paspor pertama 10 Desember 2014 dan penyampaian semesteran.

Format Surat, Contoh Formulir, Dan Keterpautan Dengan Lampiran

Surat pemberitahuan pemanfaatan data dan informasi serta surat permintaan data dan informasi harus dibuat sesuai contoh format yang tercantum dalam Lampiran, sehingga tata bentuk administrasi pemberitahuan dan permintaan distandarkan oleh Lampiran (Pasal 5A ayat (3), Pasal 5B ayat (6)).
Perubahan menegaskan bahwa rincian jenis data dan informasi yang ditentukan tercantum dalam Lampiran yang menjadi acuan teknis penyampaian, serta bahwa Lampiran yang diubah menggantikan rincian sebelumnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017.

Ketentuan Berlaku

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 27 Februari 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya

228/PMK.03/2017

28 Des 2017

Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Yang Berkaitan dengan Perpajakan.

39/PMK.03/2017

03 Mar 2017

Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional.

PER-03/PJ/2021

18 Feb 2021

Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha

PMK 15 TAHUN 2025

14 Feb 2025

Pemeriksaan Pajak

Pendahuluan

Pokok Pengaturan

Definisi, Ruang Lingkup, Dan Kewajiban Penyampaian Data

Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak; data dan informasi didefinisikan sebagai kumpulan angka, huruf, kata, dan/atau citra dalam bentuk surat, dokumen, buku, atau catatan yang dapat memberikan petunjuk mengenai penghasilan dan/atau kekayaan orang pribadi atau badan.
Rincian jenis data dan informasi harus disampaikan secara berkala sesuai jadwal yang ditentukan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; ketentuan Pasal 1 diubah sehingga memuat ketentuan pemberitahuan oleh Direktur Jenderal Pajak (Pasal 1 ayat (6)) dan penghapusan ayat (8) dan (9).

Pemberitahuan Pemanfaatan Data

Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan kepada instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain mengenai laporan atas pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) (Pasal 5A ayat (1)).
Pemberitahuan dilakukan melalui surat pemberitahuan pemanfaatan data dan informasi yang dibuat sesuai contoh format yang tercantum dalam Lampiran, dan disampaikan sebagaimana diatur dalam Lampiran.

Penghimpunan Data Tambahan Jika Data Tidak Mencukupi

Dalam hal data dan informasi yang diterima tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi tambahan yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan peristiwa yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (Pasal 5B ayat (1)).
Penghimpunan dilakukan melalui surat permintaan data dan informasi kepada pimpinan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain; surat permintaan paling sedikit memuat: (a) data dan informasi yang diminta, (b) format dan bentuk pemberian data dan informasi, dan (c) alasan permintaan (Pasal 5B ayat (4)).
Surat permintaan dapat disampaikan secara online, melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir, dan/atau secara langsung, serta dibuat sesuai contoh format dalam Lampiran (Pasal 5B ayat (5)-(6)).
Berdasarkan surat permintaan, penerima wajib memberikan data dan informasi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan tersebut, dan penyampaian dilakukan secara online atau secara langsung kepada Direktur Jenderal Pajak (Pasal 5B ayat (7)-(8)).

Delegasi/Mandat Kewenangan Pengelolaan Data

Direktur Jenderal Pajak dapat melimpahkan kewenangan dalam bentuk mandat untuk menyampaikan pemberitahuan mengenai laporan pemanfaatan data dan informasi serta untuk menghimpun data dan informasi kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 5C ayat (1)).
Pejabat yang dapat menerima mandat meliputi pejabat pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang data dan informasi perpajakan dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 5C ayat (2)).

Lampiran: Daftar Instansi, Rincian Jenis Data, Bentuk, Cara, Dan Jadwal Penyampaian

Lampiran Peraturan Menteri ini diubah dan memuat daftar instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain beserta rincian jenis data dan informasi, deskripsi elemen data, bentuk data, cara penyampaian, penyampaian pertama kali, dan jadwal penyampaian; Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini (Pasal I angka 3).
Lampiran mencantumkan format penyampaian (mis. Elektronik Online, Softcopy, Akses melalui sistem informasi milik instansi) dan frekuensi penyampaian untuk masing?masing entitas, dengan contoh konkret seperti: Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal - Buku Makro Kebijakan Fiskal pertama 1 Mei 2013 dan triwulanan; Direktorat Jenderal Anggaran - data PAGU pertama 1 Mei 2013 dan bulanan; Direktorat Jenderal Bea dan Cukai - Data Pemberitahuan Pabean Impor pertama 1 Mei 2013 dan bulanan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya); Direktorat Jenderal Kekayaan Negara - Data Pemenang Lelang (E?Auction) pertama 31 Maret 2016 dan penyampaian bulanan; Direktorat Jenderal Perbendaharaan - Data MPN pertama 1 Mei 2013 dan penyampaian semesteran; Direktorat Jenderal Imigrasi - Data Pembuatan Paspor pertama 10 Desember 2014 dan penyampaian semesteran.

Format Surat, Contoh Formulir, Dan Keterpautan Dengan Lampiran

Surat pemberitahuan pemanfaatan data dan informasi serta surat permintaan data dan informasi harus dibuat sesuai contoh format yang tercantum dalam Lampiran, sehingga tata bentuk administrasi pemberitahuan dan permintaan distandarkan oleh Lampiran (Pasal 5A ayat (3), Pasal 5B ayat (6)).
Perubahan menegaskan bahwa rincian jenis data dan informasi yang ditentukan tercantum dalam Lampiran yang menjadi acuan teknis penyampaian, serta bahwa Lampiran yang diubah menggantikan rincian sebelumnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017.

Ketentuan Berlaku

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 27 Februari 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya

Pendahuluan

Pokok Pengaturan

Definisi, Ruang Lingkup, Dan Kewajiban Penyampaian Data

Pemberitahuan Pemanfaatan Data

Penghimpunan Data Tambahan Jika Data Tidak Mencukupi

Delegasi/Mandat Kewenangan Pengelolaan Data

Lampiran: Daftar Instansi, Rincian Jenis Data, Bentuk, Cara, Dan Jadwal Penyampaian

Format Surat, Contoh Formulir, Dan Keterpautan Dengan Lampiran

Ketentuan Berlaku

Produk Hukum Terkait

Riwayat Dokumen (1)

Kutip Dokumen Ini

Pendahuluan

Pokok Pengaturan

Definisi, Ruang Lingkup, Dan Kewajiban Penyampaian Data

Pemberitahuan Pemanfaatan Data

Penghimpunan Data Tambahan Jika Data Tidak Mencukupi

Delegasi/Mandat Kewenangan Pengelolaan Data

Lampiran: Daftar Instansi, Rincian Jenis Data, Bentuk, Cara, Dan Jadwal Penyampaian

Format Surat, Contoh Formulir, Dan Keterpautan Dengan Lampiran

Ketentuan Berlaku

Riwayat Dokumen (1)

Kutip Dokumen Ini

Produk Hukum Terkait