PMK 94 TAHUN 2024

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini dibuat untuk mengatur jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kebutuhan mendesak berupa tarif layanan kesehatan yang berlaku pada rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan. Hal ini diperlukan karena adanya kebutuhan mendesak terkait perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, khususnya rumah sakit, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang tata cara penetapan tarif PNBP.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Jenis PNBP Kebutuhan Mendesak
   Meliputi berbagai layanan kesehatan di rumah sakit Kementerian Kesehatan, seperti pelayanan tindakan medis rawat jalan, rawat inap, instalasi gawat darurat, perawatan intensif, bedah sentral, rehabilitasi medis, cuci darah, penunjang diagnostik, radioterapi, forensik, pendidikan dan pelatihan, ambulans, home care, layanan unggulan, layanan farmasi, dan layanan di luar medis.

2. Tarif PNBP

   • Tarif ditetapkan sebagai batas tarif tertinggi dan tercantum dalam lampiran peraturan.
   • Tarif layanan farmasi mengikuti harga eceran tertinggi sesuai peraturan menteri kesehatan.
   • Tarif dapat disesuaikan dalam kontrak kerja sama dan dapat dikenakan tarif nol rupiah dengan ketentuan tertentu.

3. Penyetoran PNBP
   Seluruh penerimaan PNBP layanan kesehatan wajib disetor ke Kas Negara.

4. Pencabutan Peraturan Lama
   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.02/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

5. Rincian Tarif Layanan Kesehatan

   • Tarif rinci mencakup ribuan jenis tindakan medis, mulai dari tindakan kecil, sedang, besar, hingga khusus di berbagai klinik dan instalasi rumah sakit (rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, perawatan intensif, bedah sentral).
   • Tarif juga mencakup layanan penunjang medis diagnostik (laboratorium, radiologi, USG, MRI, endoskopi, radioterapi), pelayanan forensik dan pemulasaraan jenazah, pendidikan dan pelatihan, ambulans, home care, dan layanan unggulan.
   • Tarif disusun berdasarkan jenis tindakan, kelas layanan, dan tingkat kesulitan atau kompleksitas tindakan.

6. Pelayanan Khusus dan Paket

   • Terdapat paket-paket pelayanan seperti paket perawatan bayi, post operasi, rehabilitasi, dan paket studi banding.
   • Tarif untuk tindakan khusus seperti operasi jantung, bedah saraf, bedah ortopedi, bedah plastik, dan lain-lain juga diatur secara rinci.

7. Pelayanan Non-Medis

   • Tarif untuk jasa lain seperti pembakaran sampah infeksi, penggantian remote control, surat keterangan, dan penggunaan sarana/prasarana rumah sakit juga diatur.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan mengatur secara komprehensif tarif layanan kesehatan di rumah sakit lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak.