PP 21 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 adalah Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Perubahan ini mengubah ketentuan Pasal 18A yang sebelumnya telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026. Penerbitan didasarkan pada konsideran untuk melaksanakan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 serta untuk meningkatkan efektivitas pemasukan, penempatan, dan penggunaan devisa hasil ekspor demi ketahanan eksternal, transparansi, dan pendalaman pasar keuangan domestik. Perubahan juga dimaksudkan untuk memperluas pengecualian terkait perjanjian bilateral sehingga memberikan fleksibilitas penempatan devisa bagi mitra yang memiliki kesepakatan perdagangan dengan Indonesia.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Perubahan

• Peraturan ini merupakan Perubahan Ketiga atas PP Nomor 36 Tahun 2023 dan secara khusus mengubah ketentuan Pasal 18A yang mengatur pengecualian penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).
• Perubahan tersebut menegaskan dan memperluas ketentuan terkait pengecualian penempatan DHE SDA dalam konteks perjanjian bilateral mengenai perdagangan, sebagaimana telah pernah diubah oleh PP Nomor 8 Tahun 2025 dan PP Nomor 2 Tahun 2026.

Penegasan Kewajiban Penempatan DHE SDA

• Eksportir yang menjalankan kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam dengan dukungan fasilitas negara dan pembiayaan dari perbankan nasional wajib menempatkan DHE SDA dalam sistem keuangan dalam negeri sebagai bagian dari pelaksanaan ketentuan ini.
• Penegasan ini dimaksudkan sebagai perwujudan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan untuk mendukung optimalisasi kontribusi DHE SDA terhadap ketahanan ekonomi nasional serta pendalaman pasar keuangan domestik.

Pengecualian untuk Perjanjian Bilateral (Pasal 18A)

• Dalam pelaksanaan perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman/kesepakatan lain mengenai perdagangan diberikan pengecualian yang mengatur penempatan DHE SDA yang berasal dari sektor pertambangan.
• Untuk DHE SDA sektor pertambangan, besaran persentase yang wajib tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dan jangka waktu penempatan paling singkat 3 (tiga) bulan sejak penempatan dalam Rekening Khusus DHE SDA.
• DHE SDA yang berasal dari sektor pertambangan dapat ditempatkan pada Rekening Khusus DHE SDA di Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing, dan penukaran ke Rupiah atas DHE SDA sektor pertambangan dapat dilakukan di bank tersebut.

Penetapan Bank Penampung dan Kewenangan Bank Indonesia

• Bank yang dimaksud sebagai Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing untuk menerima penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada Pasal 18A ditetapkan oleh Bank Indonesia.
• Penjelasan memperluas fleksibilitas sehingga DHE SDA dapat ditempatkan pada semua bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing di dalam negeri apabila diatur dalam perjanjian bilateral dengan mitra, dengan kriteria dan penetapan pelaksanaannya menjadi kewenangan Bank Indonesia.

Ketentuan Transisi dan Masa Berlaku

• Peraturan ini berlaku untuk PPE (pemberitahuan/pemberian hak ekspor) yang diterbitkan sejak tanggal 1 Juni 2026 sesuai ketentuan Pasal II ayat (1) huruf a.
• Untuk PPE yang diterbitkan sebelum 1 Juni 2026 dan sedang dalam proses pengawasan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan atas pemenuhan kewajibannya, PPE tersebut dinyatakan telah memenuhi seluruh kewajiban sehingga tidak dikenakan ketentuan baru secara retrospektif; contoh-contoh dalam penjelasan (PT A, PT B, PT C) mengilustrasikan penerapan ketentuan transisi.
• Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2026 dan diundangkan pada 6 Mei 2026.

Ketentuan tentang Keberlanjutan Peraturan Terkait

• Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan DHE SDA yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
• Ketentuan transisi dirumuskan untuk memberikan kepastian hukum, menghindari penerapan surut, dan meminimalkan dampak penyesuaian bagi eksportir dan perbankan dalam pengimplementasian ketentuan baru.

Tujuan dan Prinsip Kebijakan

• Perubahan ini bertujuan meningkatkan efektivitas pemasukan, penempatan, dan penggunaan DHE SDA untuk mendukung ketahanan eksternal, meningkatkan transparansi, dan memperdalam pasar keuangan domestik melalui mekanisme yang sederhana namun fleksibel.
• Selain itu, pengecualian yang diperluas untuk mitra bilateral dimaksudkan untuk membuka potensi kerja sama internasional yang lebih luas sambil tetap menjaga kepentingan nasional melalui persyaratan minimal (mis. 30% dan 3 bulan) bagi sektor pertambangan.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya