Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14218

PP 39 TAHUN 2010 - Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia. | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
PP 39 TAHUN 2010

PP 39 TAHUN 2010

Indonesia
01 Mar 2010
Berlaku

Fulltext (500 MB)

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

PP 39 TAHUN 2010

Judul

Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Nomor

39

Tahun

2010

Jenis Peraturan

Peraturan Pemerintah

Singkatan Jenis

PP

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Indonesia

Bidang

Belum Didefinisikan

Subyek

PRAJURIT ADMINISTRASI TENTARA NASIONAL INDONESIA

Tanggal Penetapan

01 Mar 2010

Tanggal Pengundangan

01 Mar 2010

Tanggal Berlaku

01 Mar 2010 - s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

LL, LN;50.2010

Bahasa

in

Lokasi

Biro Hukum

01 Mar 2010
Mencabut PP 6 TAHUN 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

PMK 121 TAHUN 2023

Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

PMK 86 TAHUN 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran Unfinded Past Service Liability Program Tabungan Hari Tua Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai Negeri Sip...

Besaran Komponen dan Pertanggungjawaban Biaya Pelaksanaan Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

129/PMK.05/2020

Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum