PP 4 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara. Perubahan ini diterbitkan berdasarkan konsideran bahwa pengurusan piutang negara membutuhkan penyempurnaan ketentuan mengenai pendayagunaan, penguasaan fisik dan penggunaan Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain, pembelian melalui lelang, serta pembayaran utang melalui pengambilalihan aset untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Tujuan perubahan adalah mempercepat penyelesaian piutang negara dan agar barang sitaan segera memberikan manfaat bagi negara serta mengurangi beban operasional. Peraturan ini dilaksanakan dalam konteks penyempurnaan kewenangan dan prosedur bagi PUPN pusat dan cabang dalam rangka efektivitas pengurusan piutang negara.

Pokok Pengaturan

Kewenangan PUPN dalam Penerbitan Surat dan Keputusan

• Pasal 7 diperinci sehingga PUPN berwenang menerbitkan berbagai surat dan keputusan administratif yang rinci, mulai dari SP3N, surat penolakan atau pengembalian pengurusan, PB, surat koreksi besaran piutang, SP, SPP, surat permintaan sita persamaan, surat perintah pengangkatan sita, SPPBS, hingga surat pernyataan pengurusan piutang lunas atau selesai.
• Ditambahkan kewenangan PUPN untuk menerbitkan surat permintaan bantuan jaksa, surat permintaan pengosongan Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain, surat permintaan informasi data keuangan (rekening, deposito, giro, rekening efek, transaksi, surat berharga), permintaan pemblokiran surat berharga dan harta di lembaga jasa keuangan, serta surat pembatalan peralihan/pendaftaran hak terkait Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain.
• Tambahan spesifik berupa tiga huruf baru dd, ee, ff memuat: keputusan penguasaan fisik dan penggunaan oleh negara sebelum penjualan atau pengambilalihan hak; keputusan pendayagunaan Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain; dan keputusan pengambilalihan hak kepemilikan kepada negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum.

Tata Kerja PUPN Pusat dan PUPN Cabang

• Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja dan hubungan antara PUPN pusat dan PUPN cabang diatur dengan Peraturan Menteri, sehingga detail pembagian tugas, kewenangan dan koordinasi ditetapkan oleh peraturan pelaksana ministerial.

Jenis Barang yang Dapat Disita

• Pasal 26 ayat (1) menjabarkan bahwa penyitaan dapat dilakukan terhadap barang bergerak dan/atau tidak bergerak milik Penanggung Utang/Penjamin Utang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau tempat lain, mencakup: barang dalam penguasaan pihak lain; barang yang dibebani hak tanggungan/hipotik/fidusia; uang dan/atau harta kekayaan di lembaga jasa keuangan; obligasi, saham dan surat berharga lainnya; barang tidak berwujud termasuk hak kekayaan intelektual; piutang/tagihan; penyertaan modal pada perusahaan lain; harta yang diwariskan kepada ahli waris; dan/atau barang milik Pihak yang Memperoleh Hak.

Syarat dan Prosedur Penyitaan

• Penyitaan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan apabila dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak SP diberitahukan Penanggung Utang tidak melakukan pelunasan, sehingga batas waktu respons adalah 24 jam sejak pemberitahuan SP.
• PUPN wajib menerbitkan SPP untuk melaksanakan penyitaan; SPP memuat paling sedikit pertimbangan diterbitkannya SPP, dasar hukum, perintah kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk menugaskan Juru Sita melakukan penyitaan, dan uraian barang yang disita.
• Pelaksanaan penyitaan oleh Juru Sita dilakukan dengan dibantu 2 (dua) orang saksi, sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (5).

Tindakan atas Barang yang Telah Disita

• Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain yang telah disita dapat dilakukan penguasaan fisik dan penggunaan oleh negara sebelum penjualan atau pengambilalihan hak, sebagaimana opsi yang diatur Pasal 26 ayat (6) huruf a.
• Sebagai alternatif, PUPN dapat melakukan pendayagunaan Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain tanpa persetujuan Penanggung Utang/Penjamin Utang dan hasil pendayagunaan digunakan untuk mengurangi utang Penanggung Utang, sesuai Pasal 26 ayat (6) huruf b.

Pelaksanaan Lelang dan Peran Penyerah Piutang

• Pasal 32 menetapkan bahwa lelang dilaksanakan terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain yang telah disita apabila Penanggung Utang tidak menyelesaikan utangnya, sehingga lelang adalah salah satu mekanisme penyelesaian setelah penyitaan.
• Penyerah Piutang yang menyerahkan pengurusan piutangnya kepada PUPN dapat menjadi pembeli dalam pelaksanaan lelang dan hasil penjualan lelang akan diperhitungkan sebagai pengurang utang Penanggung Utang.

Pembayaran Utang dengan Penyerahan Aset dan Pengambilalihan Aset

• Pasal 66 mengatur tiga cara pembayaran utang Penanggung Utang/Penjamin Utang: (a) setoran tunai; (b) penyerahan aset; dan/atau (c) pengambilalihan aset, sehingga pembayaran tidak terbatas pada kas saja.
• Penyerahan aset untuk pembayaran utang (debt-to-asset swap/asset settlement) dapat dilakukan dengan persetujuan Penanggung Utang/Penjamin Utang, sedangkan pengambilalihan aset dapat dilakukan tanpa persetujuan dengan ketentuan kumulatif tertentu.

Syarat Pengambilalihan Aset Tanpa Persetujuan

• Pengambilalihan aset tanpa persetujuan mensyaratkan: a. telah diberitahukan Surat Paksa; b. telah dilakukan penyitaan; dan c. aset yang diambil alih berupa tanah dan/atau bangunan beserta segala sesuatu di atasnya yang akan digunakan negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum, sebagaimana diatur Pasal 66 ayat (3) huruf a-c.
• Penentuan nilai pembayaran utang dengan pengambilalihan aset tanah dan/atau bangunan didasarkan pada hasil penilaian oleh penilai pemerintah atau penilai publik yang ditunjuk oleh pemerintah, dan penilaian penilai pemerintah harus direviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sesuai Pasal 66 ayat (3) huruf d-e.

Pelaksanaan Transfer Hak dan Pendaftaran

• Pelaksanaan pengambilalihan aset tanpa persetujuan dilakukan melalui pengalihan hak kepemilikan kepada negara berdasarkan keputusan ketua PUPN, dan keputusan tersebut berlaku sebagai pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada negara untuk didaftarkan atas nama negara (Pasal 66 ayat (4) huruf a-b).
• Menteri yang menyelenggarakan urusan pertanahan melaksanakan pemberian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan keputusan ketua PUPN diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan (Pasal 66 ayat (4)-(5)).

Bantuan Kepolisian dan Kejaksaan

• Pasal 78A yang disisipkan menegaskan bahwa, berdasarkan permintaan PUPN, kepolisian dan/atau kejaksaan sesuai kewenangannya dapat memberikan bantuan berupa pelaksanaan pengamanan, pengosongan, tindakan hukum bidang perdata dan tata usaha negara, tindakan pidana, dan/atau upaya lain terkait tugas dan fungsi PUPN.
• Bantuan dapat diberikan baik dalam kedudukan aparat sebagai anggota PUPN maupun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka dalam rangka pengurusan Piutang Negara, serta diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan.

Ketentuan Pelaksanaan Lebih Lanjut

• Peraturan ini menunjuk Peraturan Menteri untuk mengatur lebih lanjut tata kerja antara PUPN pusat dan cabang, mekanisme pembayaran utang dengan penyerahan atau pengambilalihan aset, serta pendaftaran hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan keputusan ketua PUPN, sehingga norma teknis pelaksanaan diserahkan kepada peraturan pelaksana ministerial.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 26 Januari 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya