Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14328

PP 5 TAHUN 2009 - Bantuan Keuangan Kepada Pertai Politik. | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
PP 5 TAHUN 2009

PP 5 TAHUN 2009

Indonesia
16 Jan 2009
Berlaku

Fulltext (94 MB) Tersedia peraturan yang lebih baru

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

PP 5 TAHUN 2009

Judul

Bantuan Keuangan Kepada Pertai Politik.

Nomor

5

Tahun

2009

Jenis Peraturan

Peraturan Pemerintah

Singkatan Jenis

PP

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Indonesia

Bidang

Belum Didefinisikan

Subyek

PARTAI POLITIK BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Tanggal Penetapan

16 Jan 2009

Tanggal Pengundangan

16 Jan 2009

Tanggal Berlaku

16 Jan 2009 - s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

LL

Bahasa

in

Lokasi

Biro Hukum

15 Okt 2012
Diubah dengan PP 83 TAHUN 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
16 Jan 2009
Mencabut PP 29 TAHUN 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

KMK 768/KM.1/2024

Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian Keuangan

PMK 92 TAHUN 2024

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025

PMK 58 TAHUN 2025

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Layanan Pos Universal

233/PMK.01/2022

Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan