Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
- Informasi Penunjang
Perihal

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14536

UU 18 TAHUN 2006 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007 | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
UU 18 TAHUN 2006

UU 18 TAHUN 2006

Indonesia
15 Nov 2006
Berlaku

Fulltext (173 MB) Tersedia peraturan yang lebih baru

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

UU 18 TAHUN 2006

Judul

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007

Nomor

18

Tahun

2006

Jenis Peraturan

Undang-Undang

Singkatan Jenis

UU

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Indonesia

Bidang

Belum Didefinisikan

Subyek

APBN TAHAUN ANGGARAN 2007

Tanggal Penetapan

15 Nov 2006

Tanggal Pengundangan

15 Nov 2006

Tanggal Berlaku

15 Nov 2006 - s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

LN (2006): 94; TLN: 4670

Bahasa

in

Lokasi

Biro Hukum

22 Sep 2007
Diubah dengan UU 41 TAHUN 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

KMK 29 Tahun 2025

Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

PMK 16 TAHUN 2025

Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025

PMK 101 TAHUN 2025

Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2026

KMK 29/MK/PK/2025

Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025