Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
- Informasi Penunjang
Perihal

Beranda
Dokumen
UU 28 TAHUN 2009

UU 28 TAHUN 2009

Indonesia
15 Sep 2009
Berlaku

Fulltext (942 MB) Tersedia peraturan yang lebih baru

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15855 (Release-34)

UU 28 TAHUN 2009 - Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. | JDIH Kementerian Keuangan

02 Nov 2020
DiubahTerbaru
Dokumen ini diubah oleh
UU 11 TAHUN 2020
tentang Cipta Kerja
30 Sep 2014
Dicabut sebagian
Dokumen ini dicabut sebagian oleh
UU 23 TAHUN 2014
tentang Pemerintahan Daerah

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

15 Sep 2009

Mencabut

Dokumen ini mencabut

UU 34 TAHUN 2000

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mencabut

Dokumen ini mencabut

UU 18 TAHUN ~1997

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

✨ Contoh Pertanyaan ✨

Apa pokok-pokok pengaturan dalam peraturan ini?

Apa latar belakang adanya peraturan ini?

Siapa saja pihak yang disebutkan dalam peraturan ini?

Sebutkan beberapa kata kunci utama dalam peraturan ini!

Halo! Saya Asisten Pintar JDIH. Apa yang ingin anda ketahui tentang dokumen ini?

0/200

Disclaimer:
Informasi yang diberikan oleh chatbot ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait.

PP 35 TAHUN 2023

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

PP 69 TAHUN 2010

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai