JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 129 hasil yang relevan dengan "koperasi pendidikan "
Dalam 0.025 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PENGELOLAAN
9/PMK.07/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik

  • Ditetapkan: 05 Feb 2020
  • Diundangkan: 05 Feb 2020

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PERUBAHAN KEDUA | DANA ALOKASI KHUSUS
197/PMK.07/2020

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik

  • Ditetapkan: 14 Des 2020
  • Diundangkan: 15 Des 2020

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENGELOLAAN | DANA ALOKASI KHUSUS
48/PMK.07/2019

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

  • Ditetapkan: 05 Apr 2019
  • Diundangkan: 09 Apr 2019

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
76/PMK.07/2022

Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus

  • Ditetapkan: 18 Apr 2022
  • Diundangkan: 18 Apr 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BMN | BARANG MILIK NEGARA | SEWA
33/PMK.06/2012

Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.

  • Ditetapkan: 23 Feb 2012
  • Diundangkan: 24 Feb 2012

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | BIDANG PERBENDAHARAAN | KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
148/PMK.05/2016

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

  • Ditetapkan: 30 Sep 2016
  • Diundangkan: 30 Sep 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
JUAL BELI | HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
261/PMK.03/2016

Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah Dan/ atau Bangunan, dan...

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
118/PMK.01/2021

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 08 Sep 2021
  • Diundangkan: 09 Sep 2021
Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | BIDANG PERBENDAHARAAN | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
52/PMK.05/2015

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

  • Ditetapkan: 16 Mar 2015
  • Diundangkan: 16 Mar 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
BADAN PENGELOLA | KELAPA SAWIT
113/PMK.01/2015

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

  • Ditetapkan: 10 Jun 2015
  • Diundangkan: 11 Jun 2015
  • 1
  • ...
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13

Loading...
Quick Look - ??
  • koperasi pendidikan di Indonesia...
  • pengelolaan keuangan koperasi...
  • model bisnis koperasi pendidikan...
  • peran koperasi dalam pembiayaan pendidikan...
  • kebijakan pemerintah terhadap koperasi pendidikan...