JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 147 hasil yang relevan dengan "penguatan basis data perpajakan UMKM "
Dalam 0.028 detik
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
13/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap UUD Negara RI 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TATA CARA | VERIFIKASI
    146/PMK.03/2012

    Tata Cara Verifikasi.

    • Ditetapkan: 10 Sep 2012
    • Diundangkan: 10 Sep 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    30/PUU-XI/2013

    Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ORGANISASI DAN TATAKERJA | PERUBAHAN KEDUA
      229/PMK.01/2019

      Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

      • Ditetapkan: 31 Des 2019
      • Diundangkan: 31 Des 2019
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PERUBAHAN | ORGANISASI DAN TATAKERJA
      212/PMK.01/2017

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

      • Ditetapkan: 29 Des 2017
      • Diundangkan: 29 Des 2017
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TARIF PNBP | BIDANG ANGGARAN | MINYAK DAN GAS BUMI
      203/PMK.02/2018

      Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Us...

      • Ditetapkan: 31 Des 2018
      • Diundangkan: 31 Des 2018
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG BEA CUKAI | HUKUM DAGANG
      9/KM.4/2024

      Penetapan Jenis Satuan Barang Yang Digunakan Dalam Pemberitahuan Pabean Impor

      • Ditetapkan: 06 Mar 2024
      • Diundangkan: 06 Mar 2024

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BARANG LARANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      8/KM.4/2024

      Barang Yang Dibatasi Untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor Sebagaimana Te...

      • Ditetapkan: 06 Mar 2024

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KEMENTERIAN KEUANGAN | ORGANISASI DAN TATAKERJA
      87/PMK.01/2019

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

      • Ditetapkan: 11 Jun 2019
      • Diundangkan: 11 Jun 2019
      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      58/PUU-XIV/2016

      Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

        • 1
        • ...
        • 9
        • 10
        • 11
        • ...
        • 15

        Loading...
        Quick Look - ??
        • penguatan basis data perpajakan UMKM...
        • integrasi sistem informasi perpajakan...
        • strategi pemanfaatan data pajak UMKM...
        • kebijakan perpajakan untuk UMKM...
        • digitalisasi administrasi perpajakan UMKM...