JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15299 (Release-27)

    Ditemukan 10.000 hasil
    Dalam 0.007 detik
    Thumbnail
    PEMBEBASAN | BEA MASUK
    PP 8 TAHUN 1957

    Pembebasan Dari Bea Masuk atas Dasar Hubungan Internasional.

    • Ditetapkan: 01 Mar 1957
    Thumbnail
    JABATAN | PENGGANTI
    UU 29 TAHUN 1957

    Pejabat yang Menjalankan Jabatan Pekerjaan Presiden Jika Presiden Mangkat, Berhenti atau Berhalangan Sedang Wakil Presiden Tidak Ada Berhalangan

    • Ditetapkan: 08 Okt 1957
    • Diundangkan: 08 Okt 1957
    Thumbnail
    PEJABAT | TIDAK ADA ATAU BERHALANGAN
    UU 29 TAHUN 1957

    Pejabat yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden, Jika Presiden Mangkat, Berhenti atau Berhalangan, Sedang Wakil Presiden Tidak Ada atau Berhalanga...

    • Ditetapkan: 08 Okt 1957
    • Diundangkan: 08 Okt 1957
    Thumbnail
    UNDANG-UNDANG | PENJUALAN RUMAH-RUMAH NEGERI
    UU 72 TAHUN 1957

    Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang.

    • Ditetapkan: 19 Nov 1957
    Thumbnail
    WILAYAH REPUBLIK INDONESIA | HUKUM PIDANA
    UU 73 TAHUN 1958

    Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan ...

    • Ditetapkan: 20 Sep 1958
    • Diundangkan: 20 Sep 1958
    Thumbnail
    TENTARA ANGKATAN DARAT | PENETAPAN
    UU 2 TAHUN 1959

    Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1950 tentang Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat.

    • Ditetapkan: 12 Feb 1959
    Thumbnail
    PERUBAHAN | BELASTINGZAKEN
    UU 5 TAHUN 1959

    Pengubahan Regeling Van Het Beroep In Belastingzaken

    • Ditetapkan: 09 Mar 1959
    • Diundangkan: 09 Mar 1959
    Thumbnail
    PERUBAHAN
    UU 5 TAHUN 1959

    Pengubahan Regeling Van Het Beroep In Belastingzaken.

    • Ditetapkan: 09 Mar 1959
    • Diundangkan: 09 Mar 1959
    Thumbnail
    PAJAK NEGARA | SURAT PAKSA
    UU 19 TAHUN 1959

    Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa.

    • Ditetapkan: 26 Jun 1959
    • Diundangkan: 26 Jun 1959
    Thumbnail
    SURAT PAKSA | PAJAK NEGARA
    UU 19 TAHUN 1959

    Penetapan Undang-Undang Darurat No.27 Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa Menjadi Undang-Undang

    • Ditetapkan: 26 Jun 1959
    • Diundangkan: 26 Jun 1959
    • 1
    • ...
    • 104
    • 105
    • 106
    • ...
    • 1000
    Quick Look - ??