JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 121 hasil yang relevan dengan "sukuk Indonesia "
Dalam 0.008 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PRINSIP SYARIAH | USAHA ASURANSI
11/PMK.010/2011

Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

  • Ditetapkan: 12 Jan 2011
  • Diundangkan: 12 Jan 2011

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
143/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TAX AMNESTY | PEMBIAYAAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
    151/PMK.08/2016

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republ...

    • Ditetapkan: 30 Sep 2016
    • Diundangkan: 30 Sep 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | KESEHATAN KEUANGAN
    79/PMK.010/2011

    Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

    • Ditetapkan: 12 Apr 2011
    • Diundangkan: 18 Apr 2011

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBIAYAAN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
    PP 56 TAHUN 2011

    Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

    • Ditetapkan: 22 Des 2011
    • Diundangkan: 22 Des 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PELAPORAN | IURAN PENSIUN
    243/PMK.02/2016

    Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BMN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | PENGELOLAAN ASET
    56/PMK.08/2012

    Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara yang Berasal Dari Barang Milik Negara.

    • Ditetapkan: 18 Apr 2012
    • Diundangkan: 18 Apr 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBIAYAAN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | PEMBELIAN
    75/PMK.08/2013

    Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara.

    • Ditetapkan: 08 Apr 2013
    • Diundangkan: 08 Apr 2013

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBIAYAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
    129/PMK.08/2011

    Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

    • Ditetapkan: 15 Agu 2011
    • Diundangkan: 15 Agu 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TATA CARA | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
    24/PMK.05/2014

    Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Penggantian Dana Kegiatan yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

    • Ditetapkan: 03 Feb 2014
    • Diundangkan: 03 Feb 2014

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13

    Loading...
    Quick Look - ??
    • sukuk Indonesia...
    • instrumen keuangan syariah...
    • pendanaan infrastruktur...
    • investasi sukuk negara...
    • kebijakan keuangan Islam...