391/KMK.04/2000

Pelabuhan atau Tempat Pemberangkatan Ke Ln dalam Daerah Kerjasama Ekonomi Sub Regional Asean yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pembayaran Pph Orang Pri...

• Ditetapkan: 14 Sep 2000
• Diundangkan: 14 Sep 2000

Relevan terhadapPasal 4, Pasal 2, dan Pasal 3

UU 25 TAHUN 1999

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

• Ditetapkan: 17 Mei 1999
• Diundangkan: 17 Mei 1999

Relevan terhadapPasal 6 dan Pasal 7

PP 11 TAHUN 2001

Informasi Keuangan Daerah

• Ditetapkan: 19 Mar 2001
• Diundangkan: 19 Mar 2001

Relevan terhadapPasal 3

19/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat (2)]

Relevan terhadapPasal 113

143/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

Relevan terhadapPasal 11

UU 20 TAHUN 1997

Penerimaan Negara Bukan Pajak

• Ditetapkan: 23 Nov 1997
• Diundangkan: 23 Nov 1997

Relevan terhadapPasal 1

PP 21 TAHUN 2004

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

• Ditetapkan: 05 Agu 2004
• Diundangkan: 05 Agu 2004

Relevan terhadapPasal 17

83/KMK.04/1999

Penyusutan atas Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan Kontraktor yang Melakukan Kontrak Bagi Hasil di Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di ...

• Ditetapkan: 25 Feb 1999
• Diundangkan: 25 Feb 1999

Relevan terhadapMenimbang

PP 51 TAHUN 1998

Provisi Sumber Daya Hutan

• Ditetapkan: 20 Apr 1998
• Diundangkan: 20 Apr 1998

Relevan terhadapMengingat

UU 13 TAHUN 1985

Bea Meterai

• Ditetapkan: 27 Des 1985
• Diundangkan: 27 Des 1985

Relevan terhadapPasal 4