JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.351 hasil yang relevan dengan "penerapan pajak pada e-commerce "
Dalam 0.022 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM UMUM
19/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat (2)]

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    70/PUU-VIII/2010

    Pengujian UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah [Pasal 6 dan Pasal 15 ayat (1) huruf b...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | JENIS DAN TARIF
      PP 31 TAHUN 2004

      Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

      • Ditetapkan: 05 Okt 2004
      • Diundangkan: 05 Okt 2004

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KAWASAN | DEPARTEMEN KEHUTANAN
      PP 2 TAHUN 2008

      Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Keh...

      • Ditetapkan: 04 Feb 2008
      • Diundangkan: 04 Feb 2008
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      PP 55 TAHUN 2005

      Dana Perimbangan

      • Ditetapkan: 09 Des 2005
      • Diundangkan: 09 Des 2005

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN | RADAR
      80/PMK.05/2007

      Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar...

      • Ditetapkan: 18 Jul 2007
      • Diundangkan: 18 Jul 2007
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      143/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        144/PUU-VII/2009

        Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          TARIF PNBP | JENIS | DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
          PP 4 TAHUN 2005

          Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

          • Ditetapkan: 18 Jan 2005
          • Diundangkan: 18 Jan 2005

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | HAK ASASI MANUSIA
          PP 75 TAHUN 2005

          Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

          • Ditetapkan: 30 Des 2005
          • Diundangkan: 30 Des 2005

          Relevan terhadap dan

          • 1
          • ...
          • 132
          • 133
          • 134
          • 135
          • 136

          Loading...
          Quick Look - ??
          • penerapan pajak e-commerce...
          • kebijakan perpajakan digital...
          • dampak pajak terhadap bisnis online...
          • regulasi perpajakan untuk platform digital...
          • transparansi pajak dalam transaksi e-commerce...