JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 429 hasil yang relevan dengan "pajak progresif dan ketimpangan sosial "
Dalam 0.03 detik
Thumbnail
BIDANG PAJAK | PAJAK PENGASILAN
PP 78 TAHUN 2019

Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu

  • Ditetapkan: 12 Nov 2019
  • Diundangkan: 12 Nov 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
KONTRIBUSI IURAN | PESERTA PEKERJA
78/PMK.02/2020

Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan ...

  • Ditetapkan: 30 Jun 2020
  • Diundangkan: 30 Jun 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
PERUBAHAN KEDUA | PENGELOLAAN ASET
PP 53 TAHUN 2018

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan

  • Ditetapkan: 07 Des 2018
  • Diundangkan: 10 Des 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG KEKAYAAN NEGARA | PENGELOLAAN ASET
PP 55 TAHUN 2015

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

  • Ditetapkan: 03 Agu 2015
  • Diundangkan: 03 Agu 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | OPERATOR EKONOMI
PMK 137 TAHUN 2023

Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator)

  • Ditetapkan: 08 Des 2023
  • Diundangkan: 12 Des 2023
Thumbnail
PAJAK PENGASILAN | JUAL BELI
PP 34 TAHUN 2016

Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan ...

  • Ditetapkan: 08 Agu 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PERPRES 15 TAHUN 2023

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023

  • Ditetapkan: 20 Feb 2023
  • Diundangkan: 20 Feb 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
CIPTA KERJA | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | DENDA ADMINISTRASI
PP 24 TAHUN 2021

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan

  • Ditetapkan: 02 Feb 2021
  • Diundangkan: 02 Feb 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
TARIF PNBP | BIDANG ANGGARAN | PNBP
PP 33 TAHUN 2017

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimmn Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

  • Ditetapkan: 06 Sep 2017

Relevan terhadap dan

Thumbnail
TARIF PNBP | FASILITAS KESEHATAN | PEMERINTAH PUSAT
194/PMK.02/2018

Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasi...

  • Ditetapkan: 31 Des 2018
  • Diundangkan: 31 Des 2018

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 13
  • 14
  • 15
  • ...
  • 43

Loading...
Quick Look - ??
  • pajak progresif...
  • ketimpangan sosial...
  • kebijakan perpajakan...
  • distribusi kesejahteraan...
  • pengentasan kemiskinan...