JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 772 hasil yang relevan dengan "pengawasan pajak mining dan energi "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH
PMK 116 TAHUN 2023

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Batera...

  • Ditetapkan: 09 Nov 2023
  • Diundangkan: 22 Nov 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PERTANGGUNGJAWABAN | TATA CARA
PMK 73 TAHUN 2025

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual E...

  • Ditetapkan: 06 Nov 2025
  • Diundangkan: 19 Nov 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
TARIF PNBP | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BELANJA SUBSIDI
PMK 2 TAHUN 2024

Tata Cara Perhitungan Persentase Tertentu atas Peningkatan Belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi yang Dikenakan terhadap Kenaikan Penerimaan Nega...

  • Ditetapkan: 05 Jan 2024
  • Diundangkan: 09 Jan 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | BENDAHARA UMUM NEGARA
PMK 2 TAHUN 2025

Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak, Rekonsiliasi Data dalam rangka Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Pemindahbukuan Saldo ...

  • Ditetapkan: 06 Jan 2025
  • Diundangkan: 21 Jan 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PAJAK BERGANDA | PENGHINDARAN
PMK 112 TAHUN 2025

Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

  • Ditetapkan: 30 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PENGAWASAN | WAJIB PAJAK
PMK 111 TAHUN 2025

Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak

  • Ditetapkan: 30 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
MINYAK BUMI DAN GAS ALAM | TATA CARA
PMK 139 TAHUN 2024

Tata Cara Pembayaran atas Tagihan kepada Pemerintah dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

  • Ditetapkan: 31 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
PERPAJAKAN INTERNASIONAL | PERTUKARAN INFORMASI
PER-10/PJ/2025

Pelaksanaan Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional

  • Ditetapkan: 22 Mei 2025
  • Diundangkan: 22 Mei 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
TATA CARA PERPAJAKAN
PER-7/PJ/2025

Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan serta Perincian Jenis, Dokumen, d...

  • Ditetapkan: 21 Mei 2025
  • Diundangkan: 21 Mei 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR | BIDANG BEA CUKAI
10/KM.4/2025

Penetapan Jenis Satuan Barang Berupa Komoditas Expansible Polystyrene (EPS) dan Nylon Film yang Digunakan dalam Pemberitahuan Pabean Impor

  • Ditetapkan: 21 Mar 2025
  • Diundangkan: 21 Mar 2025
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 78

Loading...
Quick Look - ??
  • pengawasan pajak sektor energi...
  • pengawasan pajak kegiatan pertambangan...
  • kebijakan fiskal industri energi...
  • kepatuhan pajak dalam sektor mineral...
  • audit pajak perusahaan tambang...