JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 35 hasil yang relevan dengan "pengembangan database hs code untuk pengawasan perdagangan "
Dalam 0.025 detik
Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
82/PMK.04/2020

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia

  • Ditetapkan: 03 Jul 2020
  • Diundangkan: 03 Jul 2020
Thumbnail
BIDANG UMUM | KEARSIPAN
196/PMK.01/2019

Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 20 Des 2019
  • Diundangkan: 23 Des 2019
Thumbnail
BIDANG UMUM | STANDAR REVIU
10/PMK.09/2015

Standar Reviu atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

  • Ditetapkan: 12 Jan 2015
  • Diundangkan: 12 Jan 2015
Thumbnail
PEMBAGIAN URUSAN | KABUPATEN/KOTA
PP 38 TAHUN 2007

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

  • Ditetapkan: 09 Jul 2007
  • Diundangkan: 09 Jul 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HIMPUNAN PERATURAN | PEMBATASAN
20/KM.4/2024

Daftar Barang yang Dibatasi untuk Diekspor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perd...

  • Ditetapkan: 31 Mei 2024
  • Diundangkan: 31 Mei 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HIMPUNAN PERATURAN | BARANG EKSPOR
21/KM.4/2023

Daftar Barang yang Dibatasi untuk Diekspor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Peng...

  • Ditetapkan: 17 Jul 2023
  • Diundangkan: 17 Jul 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BARANG EKSPOR | BIDANG BEA CUKAI
20/KM.4/2023

Daftar Barang yang Dilarang untuk Diekspor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilara...

  • Ditetapkan: 17 Jul 2023
  • Diundangkan: 17 Jul 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HIMPUNAN PERATURAN | BIDANG BEA CUKAI
13/KM.4/2023

Penetapan Jenis Satuan Barang yang Digunakan dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor

  • Ditetapkan: 08 Mei 2023
  • Diundangkan: 08 Mei 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG BEA CUKAI | HUKUM DAGANG
16/KM.4/2024

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 9/KM.4/2024 Tentang Penetapan Jenis Satuan Barang Yang Digunakan Dalam Pemberitahuan Pabean Impor

  • Ditetapkan: 03 Mei 2024
  • Diundangkan: 03 Mei 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG BEA CUKAI | HUKUM DAGANG
9/KM.4/2024

Penetapan Jenis Satuan Barang Yang Digunakan Dalam Pemberitahuan Pabean Impor

  • Ditetapkan: 06 Mar 2024
  • Diundangkan: 06 Mar 2024

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Loading...
Quick Look - ??
  • pengembangan database hs code...
  • pengawasan perdagangan internasional...
  • analisis data perdagangan...
  • sistem informasi kepabeanan...
  • integrasi data untuk pengawasan ekonomi...