PP 21 TAHUN 2004

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

• Ditetapkan: 05 Agu 2004
• Diundangkan: 05 Agu 2004

Relevan terhadapPasal 10 dan Pasal 7

31/PMK.07/2005

Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah

• Ditetapkan: 23 Mei 2005
• Diundangkan: 23 Mei 2005

Relevan terhadapPasal 3 dan Pasal 1

Kpres 80 TAHUN 2003

Pedoman Pelaksanaa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

• Ditetapkan: 03 Nov 2003
• Diundangkan: 03 Nov 2003

Relevan terhadapPasal 47 dan Pasal 53

PP 9 TAHUN 2003

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

• Ditetapkan: 17 Feb 2003
• Diundangkan: 17 Feb 2003

Relevan terhadapPasal 1

PP 35 TAHUN 2002

Dana Reboisasi

• Ditetapkan: 08 Jun 2002
• Diundangkan: 08 Jun 2002

Relevan terhadapPasal 18 dan Pasal 18

Kpres 42 TAHUN 2002

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

• Ditetapkan: 28 Jun 2002
• Diundangkan: 28 Jun 2002

Relevan terhadapPasal 10, Pasal 4, dan Pasal 64

PP 11 TAHUN 2001

Informasi Keuangan Daerah

• Ditetapkan: 19 Mar 2001
• Diundangkan: 19 Mar 2001

Relevan terhadapPasal 3 dan Pasal 1

PP 75 TAHUN 2005

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

• Ditetapkan: 30 Des 2005
• Diundangkan: 30 Des 2005

Relevan terhadapPasal 6

UU 25 TAHUN 1999

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

• Ditetapkan: 17 Mei 1999
• Diundangkan: 17 Mei 1999

Relevan terhadapPasal 17, Pasal 18, dan Pasal 1

UU 30 TAHUN 2002

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• Ditetapkan: 27 Des 2002
• Diundangkan: 27 Des 2002