Ditemukan 10.000 hasil
Dalam 0.007 detik
REKENING BENDAHARA PENERIMAAN | PENERAPAN
126/PMK.05/2009
Penerapan Treasury National Pooling pada Rekening Bendahara Penerimaan.
KANTOR PERBENDAHARAAN NEGARA | HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
127/PMK.05/2009
Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan P...
TINDAK PIDANA | PENERIMAAN NEGARA
130/PMK.03/2009
Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara.
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI | TATA CARA PELAKSANAAN
134/PMK.06/2009
Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh ...
PRODUK DEXTROSE MONOHYDRATE | PENGENAAN BEA MASUK
133/PMK.011/2009
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Dextrose Momohydrate.
BMN | PENGELOLAAN | KONTRAK KERJA SAMA
135/PMK.06/2009
Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
TAHUN ANGGARAN 2008 | OTONOMI KHUSUS
137/PMK.07/2009
Alokasi Kekurangan Dana Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008.
PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI | SUMBER DAYA ALAM
136/PMK.07/2009
Alokasi Kurang Bayar dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | TAHUN ANGGARAN 2010
138/PMK.07/2009
Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Masing-Masing D...