JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 253 hasil yang relevan dengan "manfaat e-filing bagi WP "
Dalam 0.044 detik
Thumbnail
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
145/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 t...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA DESA | DANA DESA | PENGALOKASIAN
    247/PMK.07/2015

    Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

    • Ditetapkan: 29 Des 2015
    • Diundangkan: 29 Des 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENELITIAN | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
    256/PMK.03/2014

    Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan.

    • Ditetapkan: 30 Des 2014
    • Diundangkan: 30 Des 2014
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HIBAH | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    230/PMK.05/2011

    Sistem Akuntansi Hibah.

    • Ditetapkan: 21 Des 2011
    • Diundangkan: 21 Des 2011
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    143/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      43/PUU-X/2012

      Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        ANGGARAN | KLASIFIKASI
        101/PMK.02/2011

        Klasifikasi Anggaran.

        • Ditetapkan: 11 Jul 2011
        • Diundangkan: 11 Jul 2011
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        93/PMK.02/2011

        Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

        • Ditetapkan: 27 Jun 2011
        • Diundangkan: 27 Jun 2011
        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        128/PUU-VII/2009

        Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), (7), Pasal 17 ayat (2), huruf a, c, d...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          STANDAR REVIU | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
          41/PMK.09/2010

          Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

          • Ditetapkan: 22 Feb 2010
          • Diundangkan: 22 Feb 2010
          • 1
          • ...
          • 23
          • 24
          • 25
          • 26

          Loading...
          Quick Look - ??
          • manfaat e-filing bagi wajib pajak...
          • kemudahan pelaporan pajak online...
          • efisiensi waktu pengisian pajak...
          • transparansi dalam laporan pajak...
          • dukungan teknologi untuk pemenuhan kewajiban pajak...