JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 533 hasil yang relevan dengan "hak atas tanah "
Dalam 0.008 detik
Thumbnail
PENGADILAN TINGGI | HAK ATAS TANAH
PP 39 TAHUN 1973

Acara Penetapan Ganti Kerugian oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan dengan Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya.

  • Ditetapkan: 17 Nov 1973
  • Diundangkan: 17 Nov 1973
Thumbnail
KANTOR PERBENDAHARAAN NEGARA | HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
127/PMK.05/2009

Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan P...

  • Ditetapkan: 14 Agu 2009
  • Diundangkan: 14 Agu 2009

Relevan terhadap dan

Thumbnail
DANA BAGI HASIL | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
210/PMK.07/2010

Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota T...

  • Ditetapkan: 29 Nov 2010
  • Diundangkan: 29 Nov 2010
Thumbnail
BIDANG FISKAL | HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
199/PMK.010/2016

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/ atau Bangunan yang Diterima atau Diperoleh Masyarakat ya...

  • Ditetapkan: 27 Des 2016
  • Diundangkan: 27 Des 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
DIRJEN LEMBAGA KEUANGAN | PELIMPAHAN WEWENANG
386/KMK.017/1999

Pelimpahan Wewenang Kepada Dirjen Lembaga Keuangan Untuk Dan atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Persetujuanpemberian Keringanan Pembayar...

  • Ditetapkan: 23 Jul 1999
  • Diundangkan: 23 Jul 1999
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH
239/PMK.011/2010

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang Diterima atau Diperoleh Masyarakat yang...

  • Ditetapkan: 21 Des 2010
  • Diundangkan: 21 Des 2010
Thumbnail
KABUPATEN/KOTA | BAGIAN PEMERINTAH
05/PMK.07/2007

Penetapan Perkiraan Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Selur...

  • Ditetapkan: 25 Jan 2007
  • Diundangkan: 25 Jan 2007
Thumbnail
PEMBETULAN KESALAHAN TULIS | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
PerDJP 37/PJ/2008

Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Pajak Bumi...

  • Ditetapkan: 23 Sep 2008
Thumbnail
PENGALIHAN HAK TANAH/BANGUNAN | PPH
393/KMK.04/1996

Tata Cara Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Badan yang Usaha Pokoknya Melakukan Transaksi Penjual...

  • Ditetapkan: 05 Jun 1996
  • Diundangkan: 05 Jun 1996
Thumbnail
PELAKSANAAN | HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
PerDJP 28/PJ/2009

Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentan...

  • Ditetapkan: 20 Apr 2009
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 54

Loading...
Quick Look - ??
  • hak atas tanah...
  • pengelolaan aset negara...
  • kebijakan pertanahan...
  • investasi dan hak atas tanah...
  • pendaftaran tanah dan administrasi aset...