JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14639 (Release-366)

Ditemukan 291 hasil yang relevan dengan "optimisasi kebijakan perpajakan dengan Python "
Dalam 0.013 detik
Thumbnail
HIMPUNAN PERATURAN
2/KM.010/2023

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Pen...

  • Ditetapkan: 03 Jan 2023
  • Diundangkan: 03 Jan 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
HIMPUNAN PERATURAN
3/KM.010/2023

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Pen...

  • Ditetapkan: 10 Jan 2023
  • Diundangkan: 10 Jan 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
HIMPUNAN PERATURAN
4/KM.10/2023

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Pen...

  • Ditetapkan: 16 Jan 2023
  • Diundangkan: 16 Jan 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
159/PMK.02/2021

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual E...

  • Ditetapkan: 17 Nov 2021
  • Diundangkan: 18 Nov 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID-19 | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
PMK 127 TAHUN 2023

Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Pengad...

  • Ditetapkan: 27 Nov 2023
  • Diundangkan: 29 Nov 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
PMK 126 TAHUN 2023

Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang un...

  • Ditetapkan: 27 Nov 2023
  • Diundangkan: 29 Nov 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
14/PMK.02/2022

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Berlaku pada Badan...

  • Ditetapkan: 22 Feb 2022
  • Diundangkan: 22 Feb 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
PP 54 TAHUN 2023

Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara

  • Ditetapkan: 22 Nov 2023
  • Diundangkan: 22 Nov 2023
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-8/PB/2024

Piloting Tata Cara Pembayaran Tagihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

  • Ditetapkan: 14 Mei 2024
  • Diundangkan: 14 Mei 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
BARANG YANG DIKUASAI NEGARA | BARANG KENA CUKAI
PMK 17 TAHUN 2024

Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang Lain yang Dirampas untuk Negara, yang Dikuasai Negara, dan yang Menjadi Milik Negara

  • Ditetapkan: 25 Mar 2024
  • Diundangkan: 16 Apr 2024

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 30

Loading...
Quick Look - ??
  • optimisasi kebijakan perpajakan...
  • analisis data pajak dengan Python...
  • visualisasi data perpajakan...
  • model prediksi penerimaan pajak...
  • otomatisasi laporan perpajakan...