Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kekayaan Negara Dipisahkan oleh Bendahara Umum Negara
Relevan terhadap
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Relevan terhadap
Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara
Relevan terhadap, , dan
Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
Relevan terhadap
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
Relevan terhadap
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Relevan terhadap
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/ 2014 tentang Penilai Publik.
Relevan terhadap
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Asdp Indonesia Ferry.
Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi