JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)

Ditemukan 10.000 hasil
Dalam 0.003 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | ALOKASI DANA
231/PMK.07/2010

Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2011.

  • Ditetapkan: 20 Des 2010
  • Diundangkan: 20 Des 2010
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
235/PMK.07/2010

Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010.

  • Ditetapkan: 20 Des 2010
  • Diundangkan: 20 Des 2010
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | TAHUN ANGGARAN 2010
233/PMK.07/2010

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2010.

  • Ditetapkan: 20 Des 2010
  • Diundangkan: 20 Des 2010
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH
239/PMK.011/2010

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang Diterima atau Diperoleh Masyarakat yang...

  • Ditetapkan: 21 Des 2010
  • Diundangkan: 21 Des 2010
Thumbnail
2010 – 2025 | REFORMASI BIROKRASI
PERPRES 81 TAHUN 2010

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

  • Ditetapkan: 21 Des 2010
  • Diundangkan: 21 Des 2010
Thumbnail
INFRASTRUKTUR | INFRASTRUKTUR | BADAN USAHA
PERPRES 78 TAHUN 2010

Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

  • Ditetapkan: 21 Des 2010
  • Diundangkan: 21 Des 2010
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | ENDOWMENT FUND
238/PMK.05/2010

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan.

  • Ditetapkan: 21 Des 2010
  • Diundangkan: 21 Des 2010
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PIUTANG PAJAK
240/PMK.011/2010

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Piutang Pajak Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI).

  • Ditetapkan: 21 Des 2010
  • Diundangkan: 21 Des 2010
Thumbnail
PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR | SAHAM PERUSAHAAN
PP 85 TAHUN 2010

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur.

  • Ditetapkan: 22 Des 2010
  • Diundangkan: 22 Des 2010
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | TAHUN ANGGARAN 2010
243/PMK.07/2010

Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010.

  • Ditetapkan: 23 Des 2010
  • Diundangkan: 23 Des 2010
  • 1
  • ...
  • 313
  • 314
  • 315
  • ...
  • 1000
Quick Look - ??