JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 176 hasil yang relevan dengan "sanksi kepabeanan "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
BARANG IMPOR | PENGELUARAN
74/PMK.04/2021

Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (Rush Handling)

  • Ditetapkan: 24 Jun 2021
  • Diundangkan: 25 Jun 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
IMPOR BARANG | ILMU PENGETAHUAN
200/PMK.04/2019

Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

  • Ditetapkan: 27 Des 2019
  • Diundangkan: 27 Des 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
160/PMK.04/2022

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia

  • Ditetapkan: 07 Nov 2022
  • Diundangkan: 14 Nov 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA | PENYELESAIAN
PMK 92 TAHUN 2025

Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara

  • Ditetapkan: 18 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
RENCANA STRATEGIS | BIDANG UMUM
PMK 70 Tahun 2025

Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025 - 2029

  • Ditetapkan: 10 Okt 2025
  • Diundangkan: 03 Nov 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
IBU KOTA NEGARA | IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA | BEA DAN CUKAI
PMK 28 TAHUN 2024

Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara

  • Ditetapkan: 29 Apr 2024
  • Diundangkan: 16 Mei 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PEMBEBASAN BEA MASUK | PANAS BUMI
218/PMK.04/2019

Pembebasan Bea Masuk Dan/ atau Tidak Dipungut Pajak dalam Rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi

  • Ditetapkan: 31 Des 2019
  • Diundangkan: 31 Des 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
SARANA PENGANGKUT | MANIFES
158/PMK.04/2017

Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Peng...

  • Ditetapkan: 10 Nov 2017
  • Diundangkan: 10 Nov 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
KENDARAAN BERMOTOR | POS PENGAWAS LINTAS BATAS
52/PMK.04/2019

Impor Sementara atau Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor Melalui Pos Pengawas Lintas Batas.

  • Ditetapkan: 07 Mei 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
PITA CUKAI | IMPORTIR
74/PMK.04/2022

Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai

  • Ditetapkan: 11 Apr 2022
  • Diundangkan: 18 Apr 2022

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 18

Loading...
Quick Look - ??
  • sanksi kepabeanan...
  • kebijakan tarif bea masuk...
  • pelanggaran peraturan perdagangan...
  • tata cara penyelesaian sengketa kepabeanan...
  • pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan...