JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 557 hasil yang relevan dengan "edukasi pajak bagi e-commerce "
Dalam 0.013 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
ANGGARAN | KLASIFIKASI
101/PMK.02/2011

Klasifikasi Anggaran.

  • Ditetapkan: 11 Jul 2011
  • Diundangkan: 11 Jul 2011
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
143/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN | RADAR
    80/PMK.05/2007

    Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar...

    • Ditetapkan: 18 Jul 2007
    • Diundangkan: 18 Jul 2007
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    144/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HARTA BERWUJUD | PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS MUBI NEGARA
      83/KMK.04/1999

      Penyusutan atas Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan Kontraktor yang Melakukan Kontrak Bagi Hasil di Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di ...

      • Ditetapkan: 25 Feb 1999
      • Diundangkan: 25 Feb 1999

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KEUANGAN | PERIMBANGAN
      UU 25 TAHUN 1999

      Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

      • Ditetapkan: 17 Mei 1999
      • Diundangkan: 17 Mei 1999
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PAJAK PENGHASILAN | TAHUN BERJALAN
      PP 47 TAHUN 1994

      Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

      • Ditetapkan: 27 Des 1994
      • Diundangkan: 27 Des 1994

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PEMBANGUNAN | KEPENTINGAN UMUM
      Kpres 55 TAHUN 1993

      Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

      • Ditetapkan: 17 Jun 1993

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HIMPUNAN PERATURAN | BIDANG PAJAK
      747/KMK.04/1990

      Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Investasi Di Wilayah Tertentu

      • Ditetapkan: 28 Jun 1990
      • Diundangkan: 28 Jun 1990

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | BEA METERAI
      UU 13 TAHUN 1985

      Bea Meterai

      • Ditetapkan: 27 Des 1985
      • Diundangkan: 27 Des 1985

      Relevan terhadap dan

      • 1
      • ...
      • 54
      • 55
      • 56

      Loading...
      Quick Look - ??
      • edukasi pajak e-commerce...
      • pemahaman pajak untuk pelaku usaha online...
      • kewajiban pajak bagi platform digital...
      • peraturan perpajakan untuk transaksi online...
      • strategi pengelolaan pajak e-commerce...