JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 636 hasil yang relevan dengan "Peran kementerian keuangan dalam investasi infrastruktur "
Dalam 0.03 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM TATA NEGARA
25/PUU-IX/2011

Uji materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I aya...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF BLU | RUMAH SAKIT BHAYANGKARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
    9/PMK.05/2014

    Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Palembang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

    • Ditetapkan: 15 Jan 2014
    • Diundangkan: 15 Jan 2014
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DAERAH PABEAN | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
    171/PMK.03/2017

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nornor 62/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak P...

    • Ditetapkan: 23 Nov 2017
    • Diundangkan: 23 Nov 2017
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    18/PUU-XV/2017

    Pengujian UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara terhadap UUD Negara RI 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      AIR MINUM | REKENING DANA INVESTASI
      114/PMK.05/2012

      Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusaha...

      • Ditetapkan: 04 Jul 2012
      • Diundangkan: 04 Jul 2012

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      SANKSI | WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI
      89/PMK.010/2015

      Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu Serta Pengali...

      • Ditetapkan: 28 Apr 2015
      • Diundangkan: 28 Apr 2015

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | JABATAN FUNGSIONAL
      96/PMK.07/2015

      Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

      • Ditetapkan: 13 Mei 2015
      • Diundangkan: 13 Mei 2015
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERBENDAHARAAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
      222/PMK.05/2016

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga...

      • Ditetapkan: 30 Des 2016
      • Diundangkan: 30 Des 2016
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG ANGGARAN | JABATAN FUNGSIONAL
      61/PMK.02/2017

      Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Anggaran.

      • Ditetapkan: 12 Mei 2017
      • Diundangkan: 12 Mei 2017
      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      58/PUU-XIV/2016

      Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 58
        • 59
        • 60
        • ...
        • 64

        Loading...
        Quick Look - ??
        • Peran kementerian keuangan dalam investasi infrastruktur...
        • Kebijakan pembiayaan infrastruktur pemerintah...
        • Model kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam infrastruktur...
        • Strategi pendanaan proyek infrastruktur jangka panjang...
        • Evaluasi efektivitas investasi infrastruktur oleh kementerian keuangan...