JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 582 hasil yang relevan dengan "investasi publik untuk pembangkit ekonomi "
Dalam 0.019 detik
Thumbnail
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
43/PMK.07/2021

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 04 Mei 2021
  • Diundangkan: 05 Mei 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG FISKAL | HUKUM KEUANGAN NEGARA
183/PMK.010/2022

Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2022

  • Ditetapkan: 09 Des 2022
  • Diundangkan: 14 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | HUKUM KEUANGAN NEGARA
211/PMK.08/2020

Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Ditetapkan: 22 Des 2020
  • Diundangkan: 23 Des 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
BAGAN AKUN STANDAR | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PMK 42 TAHUN 2025

Sinergi Bagan Akun Standar pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 17 Jun 2025
  • Diundangkan: 26 Jun 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
172/PMK.05/2021

Tata Cara Penambahan Investasi Pemerintah yang Bersumber dari Saldo Kas pada Badan Layanan Umum

  • Ditetapkan: 29 Nov 2021
  • Diundangkan: 30 Nov 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | DEVISA
PP 36 TAHUN 2023

Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam

  • Ditetapkan: 12 Jul 2023
  • Diundangkan: 12 Jul 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BIDANG ANGGARAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PERPRES 52 TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

  • Ditetapkan: 09 Sep 2023
  • Diundangkan: 09 Sep 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PP 4 TAHUN 2023

Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik

  • Ditetapkan: 20 Jan 2023
  • Diundangkan: 20 Jan 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN | AKUNTAN PUBLIK
186/PMK.01/2021

Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik

  • Ditetapkan: 14 Des 2021
  • Diundangkan: 15 Des 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH | BERBASIS AKRUAL
PMK 122 TAHUN 2024

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran

  • Ditetapkan: 30 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7
  • ...
  • 59

Loading...
Quick Look - ??
  • investasi publik berkelanjutan...
  • proyek infrastruktur ekonomi...
  • pendanaan untuk pembangunan...
  • efisiensi pengelolaan anggaran...
  • dampak ekonomi investasi publik...