JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Dokumen Pembentukan
      • Rancangan PUU
      • Naskah Akademik/Urgensi
      • Hasil Analisis
      • Risalah Pembahasan
      • Kajian Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15987 (Release-36)

    Ditemukan 2.109 hasil yang relevan dengan "pendapatan negara "
    Dalam 0.016 detik
    Thumbnail
    SURAT BERHARGA NEGARA | PASAR INTERNASIONAL
    91/PMK.010/2016

    Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak K...

    • Ditetapkan: 09 Jun 2016
    • Diundangkan: 09 Jun 2016

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | TAHUN ANGGARAN 2015
    179/PMK.07/2015

    Pedoman Umum dan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Tahun Anggaran 2015.

    • Ditetapkan: 25 Sep 2015
    • Diundangkan: 25 Sep 2015

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    TAHUN ANGGARAN 2015 | DANA ALOKASI KHUSUS
    213/PMK.07/2015

    Penyaluran Dana Alokasi Khusus Triwulan Iv Tahun Anggaran 2015.

    • Ditetapkan: 01 Des 2015
    • Diundangkan: 01 Des 2015

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    BMN | BIDANG KEKAYAAN NEGARA | TATA CARA REKONSILIASI
    118/PMK.06/2018

    Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

    • Ditetapkan: 17 Sep 2018
    • Diundangkan: 17 Sep 2018

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    BIDANG PERBENDAHARAAN | KEMENTERIAN/LEMBAGA
    48/PMK.05/2017

    Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

    • Ditetapkan: 31 Mar 2017
    • Diundangkan: 31 Mar 2017

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PEJABAT FUNGSIONAL | DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
    109/PMK.03/2015

    Tunjangan Kinerja Bagi Pejabat Fungsional Dokter / Dokter Gigi dan Pelaksana Tugas Belajar di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

    • Ditetapkan: 08 Jun 2015
    • Diundangkan: 09 Jun 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | BIDANG ANGGARAN
    258/PMK.02/2015

    Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 31 Des 2015
    • Diundangkan: 31 Des 2015

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PATEN
    UU 13 TAHUN 2016

    Paten

    • Ditetapkan: 26 Agu 2016
    • Diundangkan: 26 Agu 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    KESEHATAN FISKAL | PENCABUTAN
    223/PMK.07/2017

    Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2015 tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Te...

    • Ditetapkan: 29 Des 2017
    • Diundangkan: 29 Des 2017
    Thumbnail
    HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
    PP 60 TAHUN 2017

    Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik

    • Ditetapkan: 28 Des 2017
    • Diundangkan: 29 Des 2017

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 70
    • 71
    • 72
    • ...
    • 211
    Quick Look - ??