JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 723 hasil yang relevan dengan "program insentif dan tunjangan pegawai "
Dalam 0.022 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENGHASILAN PEKERJA | PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH
486/KMK.03/2003

Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja Dari Pekerjaan

  • Ditetapkan: 30 Okt 2003
  • Diundangkan: 30 Okt 2003
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
128/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), (7), Pasal 17 ayat (2), huruf a, c, d...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    143/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      JABATAN FUNGSIONAL | PEGAWAI NEGERI SIPIL
      PP 16 TAHUN 1994

      Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

      • Ditetapkan: 18 Apr 1994
      • Diundangkan: 18 Apr 1994

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PAJAK PENGHASILAN | KEUANGAN DAERAH
      PP 45 TAHUN 1994

      Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang ...

      • Ditetapkan: 26 Des 1994

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KOMISI PEMBERANTASAN | TINDAK PIDANA KORUPSI
      UU 30 TAHUN 2002

      Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

      • Ditetapkan: 27 Des 2002
      • Diundangkan: 27 Des 2002
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PEGAWAI NEGERI SIPIL | SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
      1274/KMK.08/1992

      Ketentuan Wajib Kerja Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil Yang Mengikuti Pendidikan Program Diploma/ Sekolah Tinggi Akuntansi Negara...

      • Ditetapkan: 23 Des 1992

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENERIMA PENSIUN | PEGAWAI NEGERI SIPIL
      PP 69 TAHUN 1991

      Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya

      • Ditetapkan: 23 Des 1991
      • Diundangkan: 23 Des 1991

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      HUKUM UMUM
      Media Keuangan Februari 2020 - Mewujudkan Perlindungan Memadai

      Biro KLI Kementerian keuangan

      • Diterbitkan: 01 Feb 2020

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA
      Sektor Keuangan Kita

      Badan Kebijakan Fiskal

      • Diterbitkan: 01 Jun 2020

      Relevan terhadap, , dan

      • 1
      • ...
      • 70
      • 71
      • 72
      • 73

      Loading...
      Quick Look - ??
      • program insentif pegawai...
      • tunjangan kinerja pemerintah...
      • kebijakan remunerasi aparatur...
      • manajemen penghasilan pegawai negeri...
      • sistem penghargaan dan insentif...