JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

    FAQ
    Prasyarat
    Hubungi Kami
    Kemenkeu Logo

    Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

    • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
    • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
      Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
      Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

    JDIH Kemenkeu

    • Profil
    • Struktur Organisasi
    • Berita JDIH
    • Statistik

    Tautan JDIH

    • JDIH Nasional
    • Sekretariat Negara
    • Kemenko Perekonomian
    • Anggota Lainnya

    Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14943 (Release-7)

    Ditemukan 759 hasil yang relevan dengan "Pajak atas penjualan karya seni "
    Dalam 0.016 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    93/PMK.02/2011

    Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 27 Jun 2011
    • Diundangkan: 27 Jun 2011
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM UMUM
    19/PUU-VIII/2010

    Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat (2)]

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      143/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        SUSUNAN ORGANISASI | INSTANSI VERTIKAL
        Kpres 84 TAHUN 2001

        Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lnstansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan.

        • Ditetapkan: 02 Jul 2001
        • Diundangkan: 02 Jul 2001

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PENGELUARAN | BARANG KENA CUKAI
        235/PMK.04/2009

        Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai.

        • Ditetapkan: 30 Des 2009
        • Diundangkan: 30 Des 2009
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | HAK ASASI MANUSIA
        PP 75 TAHUN 2005

        Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

        • Ditetapkan: 30 Des 2005
        • Diundangkan: 30 Des 2005

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN | RADAR
        80/PMK.05/2007

        Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar...

        • Ditetapkan: 18 Jul 2007
        • Diundangkan: 18 Jul 2007
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | BIDANG ANGGARAN
        PP 22 TAHUN 1997

        Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

        • Ditetapkan: 07 Jul 1997
        • Diundangkan: 07 Jul 1997
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        SUMBER DAYA | KAWASAN HUTAN
        PP 51 TAHUN 1998

        Provisi Sumber Daya Hutan

        • Ditetapkan: 20 Apr 1998
        • Diundangkan: 20 Apr 1998

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PEMBAYARAN | TANAH DAN BANGUNAN
        PP 48 TAHUN 1994

        Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

        • Ditetapkan: 27 Des 1994
        • Diundangkan: 27 Des 1994

        Relevan terhadap, , dan

        • 1
        • ...
        • 74
        • 75
        • 76
        Quick Look - ??