JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 808 hasil yang relevan dengan "pelayanan publik di sektor perpajakan "
Dalam 0.022 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TATA CARA | VERIFIKASI
146/PMK.03/2012

Tata Cara Verifikasi.

  • Ditetapkan: 10 Sep 2012
  • Diundangkan: 10 Sep 2012

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PRINSIP MENGENAL NASABAH | LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
30/PMK.010/2010

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

  • Ditetapkan: 09 Feb 2010
  • Diundangkan: 09 Feb 2010
Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | TARIF LAYANAN BLU | UNIVERSITAS HASANUDDIN
50/PMK.05/2015

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

  • Ditetapkan: 16 Mar 2015
  • Diundangkan: 16 Mar 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PENGALOKASIAN
165/PMK.07/2012

Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah.

  • Ditetapkan: 29 Okt 2012
  • Diundangkan: 29 Okt 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
35/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    41/PUU-XI/2013

    Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 terhadap UUD 1945...

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ANGGARAN | KLASIFIKASI
      101/PMK.02/2011

      Klasifikasi Anggaran.

      • Ditetapkan: 11 Jul 2011
      • Diundangkan: 11 Jul 2011
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      12/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan [Pasal 1 angka 3, Pasal 6 huruf a, Pasal 64 huruf a, Pasal 76, Pasal 86, dan Pasal 86 huruf a]

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAKSANAAN
        154/PMK.05/2013

        Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

        • Ditetapkan: 13 Nov 2013
        • Diundangkan: 13 Nov 2013

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PENELITIAN | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
        256/PMK.03/2014

        Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan.

        • Ditetapkan: 30 Des 2014
        • Diundangkan: 30 Des 2014
        • 1
        • ...
        • 76
        • 77
        • 78
        • ...
        • 81

        Loading...
        Quick Look - ??
        • pelayanan pajak yang efektif...
        • transparansi dalam administrasi perpajakan...
        • digitalisasi layanan perpajakan...
        • kepatuhan pajak masyarakat...
        • inovasi dalam sistem perpajakan...