JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15273 (Release-26)

    Ditemukan 2.071 hasil yang relevan dengan "model prediktif untuk anggaran negara "
    Dalam 0.014 detik
    Thumbnail
    HUKUM UMUM
    PERPRES 86 TAHUN 2015

    Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian

    • Ditetapkan: 23 Jul 2015
    • Diundangkan: 24 Jul 2015

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA | TAHUN ANGGARAN 2015
    UU 27 TAHUN 2014

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

    • Ditetapkan: 14 Okt 2014
    • Diundangkan: 14 Okt 2014

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PENAMBAHAN | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
    PP 93 TAHUN 2013

    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Bank For Reconstruction And Development.

    • Ditetapkan: 24 Des 2013
    • Diundangkan: 24 Des 2013

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | ALOKASI TAMBAHAN
    81/PMK.07/2014

    Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2014.

    • Ditetapkan: 12 Mei 2014
    • Diundangkan: 12 Mei 2014

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    BMN | AMORTISASI | ENTITAS PEMERINTAH PUSAT
    251/PMK.06/2015

    Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

    • Ditetapkan: 29 Des 2015
    • Diundangkan: 29 Des 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    BIDANG ANGGARAN | DANA PENYELENGGARAAN
    141/PMK.02/2014

    Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Informasi Publik Bidang Pers.

    • Ditetapkan: 11 Jul 2014
    • Diundangkan: 11 Jul 2014

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    RENCANA KERJA TAHUNAN | SATUAN KERJA
    12/PMK.02/2014

    Tata Cara Penyusunan, Pendanaan dan Pelaporan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran Belanja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Min...

    • Ditetapkan: 17 Jan 2014
    • Diundangkan: 17 Jan 2014

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PERCEPATAN PEMBANGUNAN | PENGELOLAAN SAMPAH
    PERPRES 35 TAHUN 2018

    Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

    • Ditetapkan: 12 Apr 2018
    • Diundangkan: 16 Apr 2018

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    IMPOR BARANG DAN BAHAN | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
    248/PMK.011/2014

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing In...

    • Ditetapkan: 24 Des 2014
    • Diundangkan: 24 Des 2014

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    TAHUN ANGGARAN 2017 | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
    255/PMK.010/2016

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2017.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 77
    • 78
    • 79
    • ...
    • 208
    Quick Look - ??