JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15273 (Release-26)

    Ditemukan 467 hasil yang relevan dengan "inovasi layanan publik untuk pendapatan daerah "
    Dalam 0.027 detik
    Thumbnail
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    PMK 125 TAHUN 2023

    Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya

    • Ditetapkan: 23 Nov 2023
    • Diundangkan: 24 Nov 2023

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
    UU 18 TAHUN 2023

    Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2A22;

    • Ditetapkan: 11 Nov 2023
    • Diundangkan: 11 Nov 2023

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PEMBEBASAN | BEA MASUK
    PMK 109 TAHUN 2024

    Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah dari Luar Negeri

    • Ditetapkan: 16 Des 2024
    • Diundangkan: 24 Des 2024

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA | PENYELESAIAN
    PMK 92 TAHUN 2025

    Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara

    • Ditetapkan: 18 Des 2025
    • Diundangkan: 31 Des 2025

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
    80/PMK.08/2022

    Dukungan Pengembangan Panas Bumi Melalui Penggunaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Mult...

    • Ditetapkan: 18 Apr 2022
    • Diundangkan: 20 Apr 2022

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    SISTEM PEMERINTAHAN | BERBASIS ELEKTRONIK
    PERPRES 95 TAHUN 2018

    Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

    • Ditetapkan: 02 Okt 2018
    • Diundangkan: 05 Okt 2018
    Thumbnail
    IBU KOTA NEGARA | IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA | BEA DAN CUKAI
    PMK 28 TAHUN 2024

    Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara

    • Ditetapkan: 29 Apr 2024
    • Diundangkan: 16 Mei 2024

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
    PMK 33 TAHUN 2024

    Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus

    • Ditetapkan: 21 Mei 2024
    • Diundangkan: 06 Jun 2024

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
    PMK 95 TAHUN 2023

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembag...

    • Ditetapkan: 15 Sep 2023
    • Diundangkan: 15 Sep 2023

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    BIDANG ANGGARAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    PERPRES 52 TAHUN 2023

    Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

    • Ditetapkan: 09 Sep 2023
    • Diundangkan: 09 Sep 2023

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 7
    • 8
    • 9
    • ...
    • 47
    Quick Look - ??