197/KMK.010/2021

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2022

• Ditetapkan: 19 Mei 2021
• Diundangkan: 19 Mei 2021

Relevan terhadapMemutuskan

PP 43 TAHUN 2014

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

• Ditetapkan: 30 Mei 2014
• Diundangkan: 30 Mei 2014

Relevan terhadapPasal 129

117/PMK.05/2015

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara...

• Ditetapkan: 22 Jun 2015
• Diundangkan: 22 Jun 2015

Relevan terhadapPasal 3

229/KMK.010/2020

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021

• Ditetapkan: 11 Mei 2020
• Diundangkan: 11 Mei 2020

Relevan terhadapMemutuskan

85/PMK.05/2017

Tata Cara Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pra...

• Ditetapkan: 05 Jul 2017
• Diundangkan: 05 Jul 2017

Relevan terhadapPasal 2

PP 21 TAHUN 2021

Penyelenggaraan Penataan Ruang

• Ditetapkan: 02 Feb 2021
• Diundangkan: 02 Feb 2021

Relevan terhadapPasal 33

PP 35 TAHUN 2023

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

• Ditetapkan: 16 Jun 2023
• Diundangkan: 16 Jun 2023

UU 19 TAHUN 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

• Ditetapkan: 16 Okt 2023
• Diundangkan: 16 Okt 2023

Relevan terhadapPasal 1 dan Pasal 52

UU 25 TAHUN 2022

Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partne...

• Ditetapkan: 27 Sep 2022
• Diundangkan: 27 Sep 2022

PP 53 TAHUN 2017

Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split

• Ditetapkan: 28 Nov 2017
• Diundangkan: 28 Des 2017

Relevan terhadapPasal 8